KLIKJATIM.Com | Sumenep - Delapan sekolah dasar negeri (SDN) di Sumenep tidak diberi jatah siswa untuk mendaftar. Sekolah-sekolah ini akan segera ditutup dan para siswa digabungkan ke sekolah negeri terdekat atau regrouping. Alasannya, sudah beberapa tahun tidak ada yang mendaftar dan tahun ini tidak dapat jatah pagu.
[irp]Jumlah sekolah dasar di Sumenep ada sekitar 657 lembaga, baik swasta maupun negeri. Ratusan sekolah dasar ini tersebar di 27 kecamatan. Terbanyak Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, dengan 47 lembaga. Disusul Kecamatan Sapeken dan Kecamatan Kota Sumenep masing-masing 37 SD. Lalu, Kecamatan Batang-Batang 35 SD. Sementara Kecamatan Batuan paling sedikit, hanya tujuh SD.
Pada PPDB 2020, ada delapan SDN yang tidak mendapatkan pagu siswa baru. Delapan sekolah itu tersebar di tujuh kecamatan. Yaitu, SDN Pagar Batu 3 Kecamatan Saronggi, SDN Ellak Daya 1 Kecamatan Lenteng, SDN Tambaagung Timur 1 Kecamatan Ambunten, SDN Basoka 3 dan SDN Duko 3 Kecamatan Rubaru, SDN Legung Timur 3 Kecamatan Batang-Batang, SDN Rombiya Timur 3 Kecamatan Ganding dan SDN Pakandangan Tengah Kecamatan Bluto.
Baca juga: Sajikan 94 Agenda Ikonik, Lamongan Luncurkan Kalender Event 2026 untuk Dongkrak Wisata dan Ekonomi
Pagu peserta didik baru tidak diberikan lantaran sekolah-sekolah itu diusulkan untuk ditutup. ”Karena tidak ada muridnya,” ucap Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Sumenep, Abdul Kadir.
Dia mengungkapkan, siswa kelas II hingga VI sudah tidak ada. Bahkan, sudah lama tidak ada muridnya. Kalaupun ada yang mendaftar, hanya tiga hingga lima orang. Oleh karena itu, siswa dipindah ke sekolah terdekat. Guru dan kepala sekolah juga dipindah.
[irp]
Ditambahkan, sebanyak 28 SDN juga akan dilakukan regrouping karena minimnya siswa. 28 SDN ini tersebut menyebar di sejumlah kecamatan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Baca juga: Hapus Kekerasan di Sekolah, K3S Pangarengan Sampang Siap Jalankan Aturan Baru Menteri
Hampir semua desa terdapat lembaga pendidikan dasar. Jumlah penduduk yang mendaftarkan anaknya tidak banyak. Sementara jumlah sekolah tiap desa ada yang lebih satu lembaga dan lebih banyak yang memilih ke madrasah ibtidaiyah (MI).
Faktor lain karena orang tua tidak minat untuk mendaftarkan putra putrinya ke delapan sekolah tersebut. Meski tidak menerima murid, delapan lembaga tersebut masih terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik). ”Namanya masih terdaftar, karena SK penutupannya masih dalam proses,” jelasnya. (bro)
Editor : Redaksi