KLIKJATIM.Com | Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/14752/204/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Adapun keenam pejabat yang dilantik meliputi Firdaus Sulistijawan sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, Zainal Fanani sebagai Kepala Bakorwil Madiun, serta Andrio Himawan Wahyu Aji sebagai Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur.
Selanjutnya, Syamsiar Aulia Rahman dilantik sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Timur, Prasojo Bayu Suwondo Putro sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, serta Muhamad Arif Widodo sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pengisian enam jabatan strategis tersebut telah melalui proses seleksi dan mekanisme yang profesional serta terukur. Dengan terisinya seluruh posisi pimpinan perangkat daerah tersebut, ia meminta para pejabat baru untuk segera beradaptasi, memperkuat sinergi lintas sektor, dan tancap gas mengeksekusi berbagai program prioritas daerah.
"Menjadi komandan di Dinas Perkebunan, Disperindag, Bakorwil Pamekasan dan Madiun, Biro Perekonomian, dan Biro Pengadaan Barang/Jasa harus sangat cepat melakukan adaptasi di lingkungan masing-masing," ujar Khofifah.
Dalam arahannya, Khofifah memberikan penugasan khusus kepada masing-masing kepala perangkat daerah sesuai tantangan sektor yang dihadapi. Kepada Kepala Dinas Perkebunan, ia menginstruksikan optimalisasi program bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu guna menopang target nasional swasembada gula, mengingat Jawa Timur merupakan salah satu lumbung tebu utama di Tanah Air. Momentum masuknya musim penghujan dinilai tepat untuk mempercepat program tersebut.
"Memasuki musim hujan, bongkar ratoon sudah bisa dimulai. Koordinasi dengan Dirjen Perkebunan serta bupati terkait," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Disperindag diminta meningkatkan pengawasan harga serta ketersediaan bahan pokok menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, hingga Idul Fitri. Khofifah menyoroti pentingnya langkah antisipatif pada komoditas strategis—termasuk tepung terigu—agar tidak terjadi gejolak harga di pasaran.
Baca juga: Atasi Banjir Tahunan Girilaya-Banyu Urip, Drainase Fly Over Ditargetkan Rampung 25 November
"Segera berkoordinasi dengan Bulog, distributor, dan Disperindag harus banyak turun ke pasar bertemu warga sambil melakukan sinergi lintas sektor," jelasnya.
Kepada Kepala Bakorwil Pamekasan dan Bakorwil Madiun, Gubernur mengingatkan agar meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana hidrometeorologi seiring prediksi curah hujan berintensitas tinggi dari BMKG pada Januari hingga Februari mendatang. Sebagai kepanjangan tangan Pemprov Jatim di daerah, Bakorwil dituntut responsif mendeteksi persoalan di lapangan.
"Bakorwil menjadi mata, telinga, dan layanan Pemprov Jatim yang lebih awal karena lebih dekat dengan masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan bahwa Biro Perekonomian ke depan akan mengemban perluasan kewenangan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karena itu, Kepala Biro Perekonomian diminta memperkuat fungsi pemantauan, mitigasi, dan evaluasi agar BUMD dikelola secara sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Adapun kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Gubernur menekankan pentingnya menjaga integritas dan prinsip kehati-hatian tinggi, mengingat proses pengadaan memiliki tingkat kerawanan yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Menutup arahannya, Khofifah mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah untuk proaktif berkonsultasi apabila menghadapi dinamika perubahan regulasi dari pemerintah pusat agar setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum yang tepat.
"Terkait regulasi, tanya Biro Hukum. Sinergi dan kolaborasi, tanya Pak Sekda. Pahami regulasi dengan baik, jaga amanah dan jaga marwah organisasi Pemprov Jatim karena itu tugas kita semua. Termasuk amanat masyarakat Jatim ada di pundak kita masing-masing. Maka, menjaga amanah menjadi kewajiban yang harus kita ikhtiarkan secara maksimal," pungkasnya.
Prosesi pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, bersama jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim.
Editor : Fatih