klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Jelang Libur Nataru, Gubernur Khofifah Kunci Stabilitas Harga Pangan dan Perkuat Akses Keuangan Jatim

avatar Much Taufiqurachman Wahyudi
  • URL berhasil dicopy
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memimpin langsung High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Forum strategis lintas sektor yang mempertemukan jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai pemangku kepentingan terkait ini digelar untuk menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempercepat transformasi digital, dan memperluas akses pembiayaan guna mempertahankan daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Gubernur Khofifah menekankan bahwa ketiga agenda besar tersebut merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling menopang demi menjaga ketahanan ekonomi daerah dan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.

"Pengendalian inflasi menjaga daya beli masyarakat. Digitalisasi memperkuat efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Sementara akses keuangan yang inklusif membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas. Karena itu, ketiganya harus berjalan beriringan," ujar Khofifah.

Dalam paparannya, Khofifah mengungkapkan bahwa fundamental perekonomian Jawa Timur berada dalam tren positif. Pada Triwulan III 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh impresif sebesar 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melampaui rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,47 persen.

Secara kumulatif (c-to-c), pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,83 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp953,79 triliun dan atas dasar harga konstan Rp548,27 triliun.

Capaian tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi mencapai 25,61 persen, sekaligus berkontribusi 14,36 persen terhadap perekonomian nasional. Kinerja positif ini terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,68 persen serta ekspor barang dan jasa sebesar 3,46 persen.

Sementara dari sisi stabilitas harga, tingkat inflasi Jawa Timur pada Oktober 2026 tercatat melandai di angka 3,09 persen (yoy) dari sebelumnya 3,32 persen pada September, sehingga tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Sebagai Lumbung Pangan Nusantara, sektor pertanian Jawa Timur terus menunjukkan dominasinya. Sepanjang Januari hingga November 2026, produksi padi mencapai 10,24 juta ton gabah kering giling (GKG) atau tumbuh 2,84 persen, sedangkan produksi jagung menembus 4,27 juta ton jagung pipilan kering (JPK) atau tumbuh 0,76 persen—menempatkan Jawa Timur di peringkat pertama nasional untuk kedua komoditas utama tersebut.

Pada sektor peternakan, Jawa Timur memasok 58 persen kebutuhan susu nasional, 32 persen telur ayam ras, 20 persen daging sapi, dan 13 persen daging ayam ras, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) Oktober 2026 mencapai level 123,63.

"Pengendalian inflasi harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Kekuatan produksi pangan Jawa Timur harus terus dijaga melalui peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan petani," tegas Khofifah.

Menghadapi potensi lonjakan permintaan menjelang Nataru, Khofifah mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mewaspadai pergerakan harga tiga komoditas bergejolak berdasarkan histori inflasi tahun 2023–2025, yakni cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.

Untuk meredam gejolak harga, Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota mengoptimalkan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) yang disinergikan dengan program prioritas Nawa Bhakti Satya. Langkah konkret di lapangan diwujudkan melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, operasional mobil Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK Mobile), pengawasan pasar secara berkala, serta penguatan Kerja Sama Intra Provinsi (KIP) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit.

Khofifah pun mengapresiasi sinergi yang telah terjalin apik antarinstansi dan meminta para bupati maupun wali kota menjaga komunikasi lintas daerah secara intensif apabila muncul kendala pasokan di lapangan.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan instansi atas partnership yang telah terbangun dengan baik. Jika ada dinamika-dinamika tertentu, mari kita jaga keseimbangan dan bangun penyesuaian serta penyelesaian bersama. Kuncinya adalah komunikasi,” katanya.

“Para bupati dan wali kota saya mohon terus membangun komunikasi yang intensif. Misalnya, jika berkaitan dengan pasokan sembako, kepala dinas yang membidangi perdagangan bisa saling berkomunikasi. Begitu pula jika berkaitan dengan pasokan gas, kepala dinas ESDM perlu memperkuat koordinasi. Mudah-mudahan seluruh ikhtiar yang kita lakukan dimudahkan Allah SWT, sehingga setiap capaian memberikan manfaat dan keberkahan," imbuhnya.

Akselerasi Digitalisasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan

Pada agenda TP2DD, Gubernur Khofifah mengarahkan empat kebijakan strategis percepatan digitalisasi daerah, meliputi penyederhanaan proses bisnis dan perluasan insentif, digitalisasi UMKM dan pasar rakyat disertai optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), peningkatan rasio pajak daerah melalui integrasi pertukaran data, serta penguatan infrastruktur telekomunikasi dan pusat data. Ia juga mendorong pemanfaatan fitur online payment KKI pada sistem e-Katalog untuk belanja pemerintah serta perluasan kanal pembayaran pajak daerah secara non-tunai.

"Digitalisasi tidak boleh berhenti pada hadirnya aplikasi baru. Digitalisasi harus benar-benar mempermudah pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan kemandirian fiskal semakin kuat," tutur Khofifah.

Upaya transformasi digital Jawa Timur tersebut baru-baru ini diganjar penghargaan nasional sebagai TP2DD Terbaik 2026 Tingkat Provinsi Kawasan Jawa–Bali dari Kementerian Dalam Negeri, melengkapi dua penghargaan yang diraih Gubernur Khofifah dalam ajang Disway Top Regional Leader Awards 2026 untuk kategori Penguat Ketahanan Pangan Nasional dan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Sementara itu, dalam agenda TPAKD, Khofifah menyoroti pentingnya keseimbangan antara perluasan akses keuangan dengan peningkatan literasi dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Jawa Timur tercatat sebesar 72,07 persen—lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 69,57 persen—dengan indeks inklusi keuangan menembus 91,86 persen.

Meski demikian, tingginya inklusi keuangan tersebut dibarengi tantangan kejahatan digital. Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat Jawa Timur berada di peringkat ketiga nasional dengan 99.347 laporan penipuan, di mana Kota Surabaya menyumbang laporan terbanyak mencapai 21.051 kasus, disusul Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Gresik. Selain itu, Sistem Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) mencatat 4.539 pengaduan terkait pinjaman daring ilegal, investasi bodong, dan gadai ilegal di Jawa Timur sepanjang Januari–September 2026.

Guna membentengi masyarakat dan pelaku usaha dari jeratan pembiayaan ilegal, Pemprov Jatim terus menggencarkan tiga skema pembiayaan produktif yang aman dan berbunga rendah, yakni Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) yang telah menjangkau 28.538 UMKM dengan akumulasi kredit Rp860,74 miliar; program Dana Bergulir (Dagulir) bagi 18.478 UMKM senilai Rp1,33 triliun; serta Paket Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ) yang telah menyasar 62.926 pelaku usaha sektor pertanian dengan total penyaluran mencapai Rp2,40 triliun.

"Pembiayaan harus diikuti pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, dan pemasaran agar usaha masyarakat semakin kuat dan berdaya saing. Perluasan akses keuangan juga harus berjalan bersama peningkatan literasi dan perlindungan masyarakat," pesan Khofifah.

Ia menginstruksikan TPAKD provinsi dan kabupaten/kota mempererat kolaborasi dengan OJK dan perbankan guna memperluas akses layanan keuangan formal. Menutup arahannya, Khofifah optimistis sinergi lintas sektor ini akan semakin memperkokoh peran Jawa Timur di kancah nasional.

"Kita ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, pelaku usaha semakin produktif, dan perekonomian Jawa Timur terus tumbuh. Dengan sinergi dan komitmen bersama, insyaallah Jawa Timur semakin tangguh, berdaya saing, dan terus bertumbuh sebagai Gerbang Baru Nusantara," pungkasnya.

Dukungan OJK dan Bank Indonesia

Senada dengan Gubernur, Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan di Jawa Timur tetap terjaga solid dan kontributif. Hingga September 2026, fungsi intermediasi perbankan mencatatkan pertumbuhan positif dengan penyaluran kredit meningkat 4,74 persen serta penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6,24 persen.

“Stabilitas sektor jasa keuangan Jatim tetap terjaga. Ini menunjukkan industri keuangan, termasuk asuransi, masih mendapatkan kepercayaan masyarakat, khususnya pada sektor asuransi kesehatan,” ujar Horas.

Untuk menekan angka kejahatan keuangan, OJK terus menggencarkan edukasi melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang hingga Oktober 2026 telah menjangkau 1,43 juta peserta lewat 6.467 kegiatan edukasi, ditambah 1.178 kegiatan edukasi mandiri OJK yang diikuti 578 ribu peserta.

Di sisi lain, Wakil Ketua II TPID Jatim sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, memaparkan bahwa kinerja ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III 2026 yang tumbuh 5,82 persen (yoy) turut ditopang oleh lonjakan investasi sebesar 8,69 persen. Sementara laju inflasi Oktober 2026 sebesar 3,09 persen (yoy) tercatat lebih terkendali dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 3,23 persen.

Meski fundamental terjaga kuat, Ibrahim mengingatkan seluruh anggota TPID untuk tetap mewaspadai risiko musiman menjelang libur Nataru, mulai dari lonjakan permintaan barang, potensi gangguan distribusi akibat faktor cuaca, hingga kenaikan harga komoditas pangan dan energi.

“Karena itu, penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi tepat sasaran, dan koordinasi TPID harus terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Nataru,” pungkas Ibrahim.

Editor :