KLIKJATIM.Com | Antalya – PT PLN (Persero) terus memperluas dan memperkuat jaringan kolaborasi bersama para mitra global guna mengakselerasi implementasi program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW), yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong industrialisasi hijau nasional.
Langkah strategis tersebut dibahas secara mendalam bersama jajaran pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan mitra pembangunan dalam sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada perhelatan Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Jumat (13/11/2026).
Baca juga: Pelindo Terminal Petikemas Jajaki Kolaborasi Teknologi Transportasi Cerdas dengan Perusahaan Austria
Dalam forum bertajuk "Indonesia’s Path to Climate Resilience: Strengthening Climate Resilience through Collaborative Action and a Strategic Net Zero Pathway", para pemangku kepentingan menggarisbawahi urgensi sinergi lintas sektor dalam mempercepat eksekusi proyek PLTS 100 GW melalui penguatan ekosistem investasi, transfer teknologi, serta pertukaran keahlian.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa program PLTS 100 GW dirancang sebagai motor penggerak industrialisasi nasional yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi, memperkokoh kedaulatan energi, dan meningkatkan daya saing global Indonesia. Ia menyebut transisi energi ini turut membuka peluang ekonomi baru dengan potensi penciptaan sekitar 4 juta lapangan pekerjaan hingga tahun 2030.
Menurut Eddy, pengembangan PLTS 100 GW dijalankan secara bertahap dengan fase awal sebesar 35 gigawatt peak (GWp) yang ditargetkan rampung pada 2029, selaras dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW—di mana 52,9 GW di antaranya bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
"Program 100 GW tenaga surya ini membutuhkan pendanaan, keahlian, dan mitra untuk mewujudkannya. Kebutuhan investasinya bukan kesenjangan pendanaan, melainkan undangan terbuka bagi para investor. Karena itu, kepastian kebijakan, konsistensi regulasi, dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar komitmen dan investasi global dapat benar-benar terealisasi," ujar Eddy.
Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan bahwa perseroan menerjemahkan agenda strategis nasional tersebut ke dalam langkah nyata melalui akselerasi pembangkit EBT, penguatan jaringan transmisi terintegrasi, dan perluasan kemitraan global. PLN menargetkan pencapaian Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat lewat skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED), dengan porsi energi terbarukan mencapai 76 persen dari total tambahan kapasitas pembangkit baru dalam RUPTL 2025–2034.
"PLN tidak dapat menjalankan transisi energi sendirian. Diperlukan kolaborasi global untuk menghadirkan pendanaan, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan dalam membangun sistem ketenagalistrikan yang semakin bersih dan andal. Hingga 2025, PLN telah menambahkan sekitar 2,1 GW kapasitas pembangkit EBT. Pada 2026, PLN juga menyiapkan kontrak pengembangan proyek EBT dengan total kapasitas 10,23 GW," ungkap Edwin.
Dalam upaya mengakselerasi infrastruktur kelistrikan bersih tersebut, PLN telah mengamankan komitmen pendanaan sebesar US$2,94 miliar dari enam lembaga mitra pembangunan internasional, yakni World Bank, KfW, Asian Development Bank (ADB), Agence Française de Développement (AFD), Export Finance Australia, serta Japan International Cooperation Agency (JICA).
Sementara itu, Regional Program Coordinator Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP), Fritzie Vergel, menilai target ambisius 100 GW menjadi sinyal positif yang sangat jelas bagi komunitas investor global. Menurutnya, kesiapan aliran dana dari mitra pembangunan harus diimbangi dengan kepastian pembelian listrik (offtake), penyederhanaan perizinan, serta kesiapan infrastruktur jaringan transmisi.
"Pendanaan untuk transisi energi sebenarnya tersedia. Agar menjadi proyek nyata, kita perlu kepastian offtake, proses perizinan yang lebih efisien, dan jaringan transmisi yang sejalan dengan pertumbuhan pembangkit EBT. Di sinilah kolaborasi antara pemerintah, utilitas, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan memainkan peran penting," jelas Fritzie.
Melalui penguatan kemitraan global tersebut, PLN optimistis implementasi program PLTS 100 GW dapat berjalan lebih terukur dan berkelanjutan demi memperkuat rantai pasok industri energi bersih nasional.
Editor : Fatih