KLIKJATIM.Com | Pacitan - Sebanyak 945 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Minggu (8/11/2026).
Pengamanan difokuskan pada 50 tempat pemungutan suara (TPS) guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama proses pemilihan berlangsung.
Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, pengerahan personel dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan aman, tertib, dan lancar.
Menurutnya, tahapan pemungutan suara memiliki potensi kerawanan, mulai dari intimidasi, sabotase, konflik antarpedukung calon kepala desa hingga praktik politik uang.
Dari total kekuatan yang disiapkan, sebanyak 515 personel berasal dari Polres Pacitan, 60 personel Brimob Polda Jawa Timur, 90 personel TNI, 30 personel Satpol PP, serta 250 anggota Linmas.
Pola pengamanan akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing TPS. Pada lokasi kategori kurang rawan ditempatkan lima personel Polri, lima anggota Linmas, dan satu personel TNI. Sementara TPS kategori rawan diperkuat dengan 10 personel Polri, enam anggota Linmas, dan satu personel TNI.
Selain pengamanan di lokasi pemungutan suara, Polres Pacitan juga menyiapkan pasukan cadangan untuk mengantisipasi situasi darurat. Kekuatan tersebut meliputi dua satuan setingkat peleton (SST) Dalmas, dua SST Brimob, 67 personel Power on Hand, 40 personel TNI, dan enam personel Satpol PP.
Pasukan cadangan akan disebar berdasarkan pembagian rayon agar penanganan gangguan keamanan dapat dilakukan lebih cepat.
Saat apel pergeseran dan pembekalan personel di Mapolres Pacitan, Sabtu, Ayub mengingatkan seluruh petugas agar mengedepankan profesionalisme, netralitas, serta pendekatan humanis dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan aparat keamanan tidak boleh memihak kepada calon kepala desa maupun kelompok pendukung tertentu.
"Jangan berpihak kepada salah satu calon maupun kelompok pendukung tertentu," tegasnya.
Seluruh personel juga diminta memahami kondisi wilayah penugasan, menjaga koordinasi dengan instansi terkait, serta meningkatkan kewaspadaan selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.
Editor : Wahyudi