KLIKJATIM.Com | Jember – Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi sorotan utama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) saat menggelar aksi peringatan darurat pendidikan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (22/10/2026).
Massa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk tidak sekadar memaparkan penurunan data di atas kertas, melainkan memastikan terbukanya akses pendidikan secara nyata bagi seluruh anak di Jember.
Baca juga: Siswa SMK Binaan MPM Honda Jatim Raih Tiga Prestasi di Cari Aman Academy 2026
Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Jember, Jalan Sudarman, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang ini diwarnai dengan ruang dialog. Perwakilan mahasiswa ditemui langsung oleh Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, anggota Komisi D DPRD Jember, serta sejumlah pejabat perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember.
Selain isu ATS, mahasiswa turut menyuarakan aspirasi terkait transparansi penyaluran beasiswa, minimnya sarana dan prasarana sekolah, hingga perlindungan siswa dari ancaman kekerasan di lingkungan pendidikan.
Koordinator Lapangan Aksi IMM, Yulianto Dimas Gunawan, menyoroti tingginya angka ATS di Jember yang sebelumnya menyentuh angka sekitar 42 ribu anak.
“Kami menyoal angka ATS yang tinggi di Kabupaten Jember. Memang sudah turun dari yang awalnya 42 ribu dan terakhir ini menjadi 22 ribu,” ujar Dimas saat dikonfirmasi di sela-sela aksi.
Bagi IMM, indikator keberhasilan penanganan ATS bukan sekadar penurunan statistik, melainkan jaminan bahwa anak-anak tersebut benar-benar kembali mengecap pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal/alternatif.
“Kami tidak puas terhadap angka-angka itu, karena kami ingin Jember menjadi kota pendidikan yang betul-betul dirasakan oleh semua orang,” tegas Dimas.
Baca juga: Mantan Sekwan DPRD Jember Ditahan Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Sosperda
Dalam tuntutannya, IMM mendesak pengawalan peraturan daerah (Perda) terkait percepatan penanganan ATS serta optimalisasi kinerja Satuan Tugas Penanggulangan Pendidikan Kabupaten Jember. IMM juga meminta pemerintah membuka saluran aspirasi publik untuk memetakan rintangan pendidikan di lapangan.
Menanggapi tuntutan massa, Asisten III Pemkab Jember Bidang Administrasi Umum, Imam Sudarmadji, memaparkan catatan data versi pemerintah. Menurutnya, angka ATS di Jember saat ini telah berhasil ditekan dari 34 ribu menjadi 23 ribu anak.
“Angka ATS di Jember ini sudah turun dari 34 ribu menjadi 23 ribu. Itu sudah betul-betul memang turun dan itu upaya dari pemerintah kita,” jelas Imam. Perbedaan data ini menunjukkan perlunya pemutakhiran dan verifikasi data resmi secara transparan antara kedua pihak.
Lebih lanjut, Imam menjelaskan bahwa sebaran ATS terbanyak dijumpai di wilayah perkebunan dan kawasan pesisir/nelayan. Kondisi geografis dan ekonomi ini menuntut kolaborasi lintas sektor.
Baca juga: Polisi Ungkap Peran Dua Terduga Perampok Toko Emas Murni Jember, Pemilik dan Anak Alami Luka Bacok
“Pendidikan itu ada tiga hal: peran orang tua, peran pendidik, dan juga peran lingkungan. Ini yang memang kita harus butuh sinergi,” imbuhnya.
Sebagai solusi konkret, Pemkab Jember terus mendorong program pendidikan kesetaraan (Kejar Paket) untuk menjangkau anak-anak yang terputus dari jalur sekolah formal.
Tantangan akses akibat faktor geografis dan ekonomi memang nyata di lapangan. Pada September 2026 lalu, Dinas Pendidikan Jember mencatat kasus tiga bersaudara di Kecamatan Tempurejo yang terpaksa putus sekolah menjelang jenjang SMA karena kendala jarak tempuh ke sekolah yang mencapai puluhan kilometer.
Di akhir aksi, IMM menyerahkan berkas tuntutan dan meminta dokumen tersebut ditandatangani oleh Bupati Jember. Mahasiswa memberikan tenggat waktu selama satu minggu bagi Pemkab Jember untuk memberikan respons nyata. IMM menegaskan siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka diabaikan.
Editor : Fatih