KLIKJATIM.Com | Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengandalkan skema pembiayaan murah, dana bergulir, hingga optimalisasi zakat untuk memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Strategi tersebut dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil.
Strategi itu dipaparkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat menjadi pembicara utama dalam Indonesia Impact Investment Summit (IIIS) 2026 yang diselenggarakan Indonesia Impact Alliance di Ballroom Hotel Pullman Jakarta, Rabu (21/10).
Emil menyebut, akses pembiayaan masih menjadi tantangan bagi jutaan UMKM di Jawa Timur. Dari total 4,59 juta UMKM, sebanyak 99,7 persen di antaranya merupakan usaha mikro. Sementara itu, penyaluran kredit perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih perlu diperkuat agar semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh akses modal dengan biaya terjangkau.
Di sisi lain, tingkat kredit bermasalah atau *non-performing* pada UMKM di Jawa Timur tercatat hanya 1,97 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 2,24 persen dan rata-rata Pulau Jawa yang mencapai 2,51 persen.
"Angka ini membuktikan kedisiplinan dan keandalan para pelaku usaha kecil di Jatim dalam memenuhi kewajiban kredit," jelas Emil.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk memperluas pembiayaan bagi UMKM. Terlebih, Jawa Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84 persen pada semester I 2026, serta kontribusi mencapai 14,34 persen terhadap perekonomian nasional.
Dari sisi pembiayaan, penyaluran KUR di Jawa Timur telah mencapai Rp69,8 triliun atau setara 15,7 persen dari total penyaluran KUR nasional. Program tersebut dimanfaatkan lebih dari 100.000 usaha mikro melalui akses suku bunga rendah dan fleksibilitas persyaratan agunan.
Emil menjelaskan, Pemprov Jatim juga mengembangkan Program Kredit Sejahtera (Prokesra) untuk memperluas akses permodalan. Kebijakan pembiayaan tersebut disesuaikan dengan kondisi ekonomi, terutama ketika suku bunga acuan dan tekanan inflasi mengalami kenaikan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggeser strategi dari subsidi suku bunga konvensional menuju pengelolaan Dana Bergulir (Dagulir). Skema ini dinilai lebih mampu menjaga keberlanjutan pembiayaan murah tanpa terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Jika kita mengandalkan subsidi suku bunga saat suku bunga acuan naik dari 3 persen ke 10 persen, maka beban APBD akan membengkak secara signifikan. Melalui skema Dana Bergulir dari Kas Daerah, kita dapat mempertahankan tingkat suku bunga pembiayaan yang sangat rendah, yakni sekitar 2 persen, secara konstan tanpa terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga bank sentral," papar Emil.
Selain mengoptimalkan pembiayaan perbankan dan dana pemerintah, Emil menyoroti potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen pembiayaan sosial yang dapat memperluas manfaat ekonomi. Dukungan Pemprov Jatim terhadap pengelolaan zakat juga mendapat pengakuan melalui penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Gubernur Pendukung Zakat Terbaik 2026.
"Zakat memiliki fleksibilitas yang luar biasa karena dana ini dihimpun atas dasar keikhlasan tanpa syarat komersial. Selama penggunaannya patuh pada ketentuan syariah," ungkapnya.
Untuk memperbesar dampak pembiayaan, Pemprov Jatim mendorong penerapan skema *blended finance* atau pembiayaan campuran yang menggabungkan dana zakat dengan pembiayaan perbankan.
Dalam skema tersebut, dana zakat dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan konsesional untuk menekan biaya dana (*cost of fund*) sekaligus mengurangi risiko awal (*de-risking*), khususnya bagi wirausaha pemula atau *startup*.
Ketika usaha mikro telah berkembang dan memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil, pelaku usaha diharapkan dapat beralih secara bertahap ke pembiayaan perbankan secara mandiri.
Emil menilai, kolaborasi antarsumber pendanaan tersebut berpotensi memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi dibandingkan jika setiap pihak bergerak sendiri-sendiri.
"Jika kita bergerak sendiri-sendiri, porsi pembiayaan mungkin hanya mendanai 10 hingga 20 unit usaha. Namun dengan skema blended finance, efeknya bisa mencapai 60 hingga 80 unit usaha," tambahnya.
Lebih lanjut, Emil menegaskan bahwa investasi berdampak tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial. Investasi juga harus mampu menciptakan ekosistem usaha yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Karena itu, Pemprov Jatim berkomitmen mendorong investasi yang memperhatikan standar lingkungan, memperluas pemerataan pembangunan hingga ke luar kawasan metropolitan, serta membuka peluang pemberdayaan ekonomi yang inklusif bagi perempuan dan penyandang disabilitas.
"Kami Pemprov Jatim sangat membuka lebar kesempatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Silakan untuk berkunjung ke Jawa Timur dan manfaatkan seluruh potensi dan kesempatan untuk membangun ekonomi yang lebih baik bagi kita semua," pungkas Emil.
Editor : Abdul Aziz Qomar
