KLIKJATIM.Com | Jakarta – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mendatangi langsung Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta pada Selasa (20/10/2026).
Langkah cepat ini diambil guna membahas kepastian pasokan serta mempercepat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Biosolar dan Pertalite, di seluruh wilayah Jawa Timur.
Baca juga: Bupati Sampang Sampaikan Empat Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Chairul Saleh tersebut, rombongan Pemprov Jatim diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM RI Ahmad Erani Yustika, Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman, serta Wakil Direktur Utama II PT Pertamina Patra Niaga Surya Tri Harto beserta jajaran.
Kedatangan jajaran pimpinan daerah Jawa Timur ini dipicu oleh fenomena antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa ketersediaan stok yang tercatat aman di terminal BBM atau depo harus diikuti dengan kelancaran pengiriman hingga ke gardu terdepan pelayanan masyarakat.
Khofifah menjelaskan bahwa Jawa Timur memegang peranan kunci dalam struktur perekonomian nasional. Selain menjadi pusat industri dan pertanian, Jawa Timur merupakan simpul utama distribusi logistik untuk kawasan Indonesia timur.
Gangguan pada ketersediaan BBM jenis Biosolar dipastikan membawa dampak berantai terhadap operasional moda transportasi, rantai pasok barang, hingga mata pencaharian para nelayan.
“Saya bersama Mas Emil ini sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan dan kepastian bahwa pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite aman sampai di SPBU. Jika stok kita aman, mohon ketersediaan dan distribusi juga harapannya semua betul-betul lancar dan aman. Jadi misalnya kalau sampai Biosolar itu susah di SPBU, maka dampaknya akan sangat terasa bahkan sampai ke nelayan,” tegas Khofifah.
Ia menyoroti masih ditemukannya papan petunjuk di sejumlah SPBU yang menyatakan stok Solar sedang dalam pengiriman, padahal data agregat menunjukkan ketersediaan pasokan berada pada posisi aman. Oleh karena itu, Khofifah meminta pemantauan digital dikombinasikan dengan inspeksi fisik di lapangan secara berkala.
Baca juga: Khofifah Salurkan Bantuan Bedah Rumah hingga Rp40 Juta untuk Lansia di Sumenep
Selain percepatan alur distribusi, Pemprov Jatim mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan kapasitas pengawasan guna mengantisipasi potensi penimbunan maupun praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Khofifah mengusulkan pembentukan tim pengawas tambahan yang mampu menjangkau rute-rute rawan, termasuk memantau indikasi pembelian menggunakan tangki modifikasi berkapasitas besar.
Terkait potensi kendala teknis seperti hambatan pelayaran kapal tanker maupun penyesuaian kuota, Khofifah berharap adanya keterbukaan informasi dari pihak berwenang agar Pemprov Jatim dapat memberikan penjelasan yang tepat dan menenangkan masyarakat.
“Apalagi yang mungkin menjadi kendala-kendala di lapangan, sehingga kita bisa menyampaikan informasi kepada publik yang dapat menjadi peneduh. Pokoknya, kita ingin kondisi Jawa Timur tetap kondusif,” tambahnya.
Baca juga: Khofifah Perkuat Pemberdayaan Mustahik, Raih Penghargaan dari BAZNAS RI
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM RI Ahmad Erani Yustika menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemprov Jatim. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga untuk mengeksekusi langkah percepatan.
“Sesuai pembahasan dengan Ibu Gubernur, kami telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan bukan hanya stok di Fuel Terminal atau depo, tetapi di masing-masing SPBU harus segera dalam keadaan aman dan memadai,” ungkap Erani.
Sebagai langkah konkrit dalam menuntaskan antrean di lapangan, Kementerian ESDM bersama Pertamina menyepakati sejumlah tindakan darurat:
- Penerbitan Pasokan Laut: Penambahan alokasi pengiriman pasokan BBM menggunakan kapal tanker ke seluruh terminal dan depo BBM di Jawa Timur.
- Armada Tambahan: Pengerahan 21 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot charter untuk mempercepat pengiriman ke SPBU yang mengalami kekosongan.
- Jam Operasional Maksimal: Peningkatan waktu operasional terminal dan depo BBM menjadi 24 jam nonstop guna menjamin kelancaran pembongkaran dan penyaluran.
Kementerian ESDM berkomitmen untuk terus memantau perkembangan penyaluran dan berkoordinasi secara berkala dengan Pemprov Jatim hingga kondisi distri
Editor : Fatih