KLIKJATIM.Com | Lamongan — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mendukung penuh penguatan tata kelola Pantai Utara Jawa (Pantura) yang berimbang. Pembangunan pesisir ditegaskan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi harus menjamin perlindungan ekosistem, keberlanjutan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat pesisir secara jangka panjang.
Dukungan tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa Wilayah Jawa Timur (Tuban, Lamongan, dan Gresik) di Aula Gajah Mada, Gedung Pemkab Lamongan, Selasa (22/9/2026).
Baca juga: Harmoni Teknologi Modern dan Budaya Lokal: Keseruan RoadSync Fest Menyapa Alun-Alun Ponorogo
Forum ini digelar untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan, mengidentifikasi isu strategis, menyelaraskan data analisis, serta memastikan arah pembangunan pesisir tetap berada dalam koridor daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini menegaskan bahwa perencanaan Pantura merupakan investasi jangka panjang karena kawasan tersebut adalah ruang hidup sekaligus sumber mata pencaharian warga.
“Ini adalah momentum untuk menyusun rencana keberlanjutan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Kita mulai dari sekarang agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya hari ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang, khususnya masyarakat di kawasan pesisir Pantura,” tutur Pak Yes.
Kabupaten Lamongan memiliki garis pantai sepanjang 47 kilometer yang membentang di kawasan strategis perikanan, pertanian, pariwisata, hingga industri. Menurut Pak Yes, potensi ekonomi yang besar ini memerlukan pola pengembangan yang komprehensif.
“Kita harus melakukan pengembangan pesisir secara komprehensif, bagaimana lingkungan tetap terjaga, masyarakat terlindungi, dan ekonomi terus tumbuh. Pemkab Lamongan siap mendukung dan menyiapkan data yang dibutuhkan para pemangku kepentingan dalam penyusunan kajian ini,” tegasnya.
Baca juga: Unjuk Rasa Jilid 2 Pasar Tanjung: Bupati Fawait Sepakati Penataan Jalan dan Pembentukan Satgas
Berdasarkan dokumen KLHS, teridentifikasi sebanyak 657 isu di sepanjang Pantura Jawa. Mayoritas didominasi oleh masalah lingkungan sebanyak 385 isu (58,6 persen), disusul ekonomi 141 isu (21,5 persen), sosial 79 isu (12 persen), dan tata kelola 52 isu (7,9 persen). Temuan isu terbanyak mencakup bencana (136 isu), alih fungsi lahan (86 isu), serta pencemaran (83 isu).
Khusus untuk wilayah Jawa Timur (Tuban, Lamongan, dan Gresik), teridentifikasi 104 isu strategis dengan porsi masalah lingkungan mencapai 50 persen (52 isu). Isu tersebut terbagi dalam dua segmen, di mana Segmen 14 (Tuban–Lamongan) menyumbang porsi terbesar yakni 57,7 persen, sementara Segmen 15 (Gresik) sebesar 42,3 persen.
Kajian tersebut juga menyoroti kerentanan pesisir Lamongan terhadap ancaman kenaikan muka air laut yang tercatat mencapai 2,26 cm per tahun. Wilayah Kecamatan Paciran dan Brondong diproyeksikan menjadi area yang paling terdampak oleh dinamika perubahan iklim tersebut.
Menanggapi risiko pesisir tersebut, Pak Yes menyinggung rencana pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) sebagai opsi perlindungan struktur pantai. Namun, ia mengingatkan agar infrastruktur penahan tersebut disinergikan dengan tata ruang serta sinkronisasi kebijakan antardaerah tetangga, yakni Tuban, Lamongan, dan Gresik.
Baca juga: TransNusa Perluas Jaringan Domestik, Resmikan Rute Langsung Denpasar–Surabaya
“Masyarakat juga diharapkan aktif menyampaikan kondisi nyata di lapangan agar menjadi bagian dari kajian dan perencanaan pembangunan Pantura,” imbaunya.
Senada, perwakilan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPUJ) RI, Sudarwanto Dwi Atmoko, menjelaskan bahwa Pantura menyimpan potensi ekonomi luar biasa sekaligus menghadapi ancaman abrasi dan perubahan kondisi hidrometeorologi.
Oleh karena itu, penyusunan KLHS menjadi instrumen krusial agar seluruh dokumen perencanaan dan perlindungan Pantura di tingkat pusat hingga daerah dapat terintegrasi secara utuh dan berkelanjutan.
Editor : Fatih