KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun, di balik keberhasilan pendapatan yang melampaui target dan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), DPRD menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp2,07 triliun.
Menurut Abdullah Umar, tingginya SILPA menunjukkan masih ada program pembangunan yang belum berjalan maksimal. "Angka SILPA yang besar di satu sisi menunjukkan kehati-hatian fiskal. Tetapi di sisi lain, ini juga menjadi catatan bahwa masih ada program pembangunan yang belum berjalan optimal.
Baca juga: Investor Keluhkan Lambannya Perizinan PBG di Bojonegoro, DPRD Desak Pemkab Benahi Pelayanan
APBD tidak boleh hanya sukses di atas kertas, tetapi juga harus sukses dirasakan rakyat," ujarnya usai rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Senin (22/6/2026).
Meski memberi catatan, DPRD tetap mengapresiasi kinerja Pemkab Bojonegoro sepanjang 2025. Pendapatan daerah melampaui target, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, serta opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali berhasil dipertahankan untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
"Kami memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025. Pendapatan daerah mampu melampaui target, PAD tumbuh cukup baik, dan Bojonegoro kembali meraih opini WTP dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik," katanya.
Baca juga: Kemenag Bojonegoro Tunggu Tambahan Dana, Sertifikasi Guru PPPK PAI Belum Bisa Dicairkan
Abdullah Umar menegaskan DPRD akan terus mengawal pelaksanaan APBD agar anggaran yang telah disusun benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa APBD tidak hanya sehat secara administrasi, tetapi juga efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. DPRD akan mengawal agar setiap program dan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro," tegasnya.
Dalam Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melaporkan pendapatan daerah terealisasi Rp6,47 triliun atau 110,51 persen dari target sebesar Rp5,85 triliun.
PAD juga mencatatkan kinerja positif. Dari target Rp1,06 triliun, realisasinya mencapai Rp1,14 triliun atau 107,77 persen. Nilai tersebut naik sekitar Rp202 miliar atau 21,48 persen dibandingkan tahun 2024.
Baca juga: Bojonegoro Naik Kelas, Beras Premium Rojo Nogo Siap Tembus Pasar Nasional
Selain itu, Pemkab Bojonegoro kembali meraih opini WTP atas laporan keuangan daerah selama 12 tahun berturut-turut, mulai Tahun Anggaran 2014 hingga 2025. Di sisi lain, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp6,42 triliun atau 81,50 persen dari total anggaran Rp7,87 triliun. Sementara belanja modal terealisasi Rp1,18 triliun atau 70,98 persen dari pagu yang ditetapkan.
Dokumen pertanggungjawaban APBD juga mencatat SILPA sebesar Rp2,07 triliun. Sebanyak Rp1,97 triliun di antaranya berasal dari pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja selama tahun anggaran 2025. Besarnya SILPA inilah yang menjadi salah satu fokus perhatian DPRD dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Editor : Ratno