KLIKJATIM.Com | Surabaya – Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data terbaru dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem di Jatim sukses ditekan hingga tersisa 0,29 persen pada tahun 2025.
Capaian impresif ini menempatkan Jawa Timur jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 0,85 persen. Jika ditarik secara makro selama periode 2020–2025, kemiskinan ekstrem di Bumi Majapahit ini merosot tajam sebesar 4,26 persen poin; dari semula 4,55 persen di tahun 2020 menjadi 0,29 persen pada 2025.
Baca juga: Hebat! Gandeng Konsumen dan Komunitas, MPM Honda Jatim Sukses Gelar Aksi Donor Darah
Penurunan ini terhitung lebih signifikan dibandingkan dengan performa nasional yang turun sebesar 3,05 persen poin.Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa tren positif ini menjadi bukti sahih bahwa program pembangunan dan perlindungan sosial di Jawa Timur berjalan efektif, taktis, dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, ini bukti intervensi tepat sasaran serta sinergi dan kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (25/5/2026).
Konsisten Turun Meski Standar Global MeningkatBerdasarkan catatan progres tahunan, angka kemiskinan ekstrem Jatim terus menyusut secara konsisten sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 angkanya berada di 2,23 persen, kemudian merosot menjadi 1,80 persen pada 2022, turun lagi ke level 0,82 persen pada 2023, berlanjut ke 0,59 persen pada 2024, hingga menyentuh 0,29 persen di tahun 2025.
Hebatnya, tren penurunan ini terwujud di tengah adanya penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global oleh Bank Dunia, yang menaikkan indikator dari US$1,99 *Purchasing Power Parity* (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.
“Meski standar pengukuran mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten,” tegas Khofifah.
Indikator Makroekonomi Ikut Membaik, Pengangguran Lulusan SMK TurunKeberhasilan pengentasan kemiskinan ini berbanding lurus dengan membaiknya berbagai indikator makro ekonomi Jawa Timur lainnya.
Baca juga: Jelang Iduladha, Gubernur Khofifah Pastikan Stok Hewan Kurban Jawa Timur Melimpah dan Sehat
Di sektor kemiskinan makro, persentase penduduk miskin Jatim pada September 2025 turun menjadi 9,30 persen, dibanding posisi Maret 2025 yang sebesar 9,50 persen.Selaras dengan hal tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim per Februari 2026 juga turun ke angka 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025. Angka pengangguran ini tercatat jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di level 4,68 persen.
Kabar baik juga datang dari dunia vokasi, di mana TPT lulusan SMK berhasil turun menjadi 5,73 persen dari posisi sebelumnya sebesar 5,87 persen. Saat ini, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi pengangguran di Jatim, yang menandakan bahwa program link and match dengan dunia industri sudah berjalan optimal.
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Pulau JawaDi tengah ketidakpastian global, ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 tumbuh impresif sebesar 5,96 persen secara year-on-year (y-on-y). Angka ini menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa sekaligus melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
Secara struktur, ekonomi Jatim ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 18,77 persen, dan sektor pertanian sebesar 10,51 persen. Hasil ini sekaligus mengukuhkan posisi Jatim sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 14,40 persen.
Baca juga: Rangkul Generasi Muda Jadi Pesan Penting Untuk Kader PDI Perjuangan di Jember
Strategi Berkelanjutan dan Prinsip No One Left BehindKhofifah menambahkan, Pemprov Jatim menerapkan berbagai program strategis yang terintegrasi untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat rentan. Langkah penanganan di lapangan dilakukan lewat penguatan perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, bantuan sosial, PKH Plus, program Desa Berdaya, hingga intervensi berbasis data P3KE.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan, akademisi, dunia usaha, hingga relawan sosial yang bergotong royong lintas sektor.
“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Khofifah.
Editor : Fatih