KLIKJATIM.Com | Surabaya - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat berada di angka 3,55 persen. Capaian ini menunjukkan penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2025, sekaligus menempatkan kondisi ketenagakerjaan Jatim jauh lebih baik daripada rata-rata nasional yang berada di angka 4,68 persen.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, angka pengangguran di Jatim secara konsisten terus mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 5,17 persen pada Februari 2021 hingga menyusut ke angka 3,55 persen pada Februari 2026.
Baca juga: Khofifah: Inovasi Harus Menjadi Budaya dalam Ekosistem Pendidikan Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa tren positif ini menjadi indikator kuat atas pulihnya aktivitas ekonomi pascapandemi serta meningkatnya daya serap lapangan kerja di Jawa Timur.
“Alhamdulillah, pengangguran di Jawa Timur semakin terkendali. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak positif dan mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas,” ujar Khofifah di Surabaya pada Sabtu hari ini.
Sejalan dengan masifnya peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jatim pada Februari 2026 berhasil turun menjadi 5,73 persen, dari yang sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025. Penurunan ini sekaligus mematahkan stigma lama, di mana lulusan SMK kini tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran di Jawa Timur.
Posisi penyumbang TPT tertinggi saat ini justru ditempati oleh lulusan Universitas (Sarjana) yang tercatat naik menjadi 6,04 persen, dibandingkan periode Februari 2025 yang sebesar 5,60 persen. Fenomena ini membuktikan bahwa program penguatan ketrampilan terapan (link and match) pendidikan vokasi dengan dunia kerja telah berdampak nyata.
Gubernur Khofifah menambahkan, Pemprov Jatim juga agresif membuka akses pasar kerja internasional. Jatim saat ini menjadi provinsi dengan peserta magang kerja dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertinggi di tanah air. Pada tahun 2026, sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) mengikuti program magang luar negeri, di mana 1.617 peserta di antaranya telah lolos seleksi ketat dan mengantongi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Indikator positif lain terlihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur yang naik menjadi 74,78 persen, atau tumbuh 0,53 persen poin dibanding tahun lalu. Hal ini menandakan semakin tingginya keterlibatan aktif masyarakat dalam perputaran ekonomi produktif.
Secara makro, jumlah angkatan kerja di Jawa Timur kini menembus angka 25,14 juta orang. Dari total tersebut, jumlah penduduk yang telah bekerja mencapai 24,25 juta orang, alias meningkat sekitar 388,04 ribu orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Dilihat dari klasifikasi lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih kokoh menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi dominan mencapai 31,76 persen terhadap total penduduk bekerja di Jawa Timur.
Kendati menorehkan rapor hijau, Gubernur Khofifah secara terbuka mengakui bahwa struktur pasar kerja di wilayahnya masih menghadapi tantangan fundamental yang besar, khususnya terkait dominasi pekerja di sektor non-formal.
Baca juga: Dorong Produk Perikanan Berkelanjutan, Bupati Lamongan Raih East Java Maritime Awards 2026
“Persentase pekerja formal di Jawa Timur saat ini baru mencapai 35,56 persen, sedangkan pekerja informal masih mendominasi sebesar 64,44 persen. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk mendorong transformasi menuju pekerjaan yang lebih formal, produktif, dan berkelanjutan,” tegas Khofifah.
Guna mengurai benang kusut tersebut, Pemprov Jawa Timur berkomitmen mempercepat langkah strategis hulu-hilir. Diantaranya memacu pengembangan industri padat karya modern, memperkuat basis UMKM naik kelas agar mampu menyerap tenaga kerja formal, serta meningkatkan kualitas SDM dan memperluas skala pelatihan vokasi yang selaras dengan dinamika kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
“Transformasi ketenagakerjaan harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya fokus menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memastikan kualitas, perlindungan hukum, serta keberlanjutan bagi para pekerjanya,” pungkas Khofifah.
Editor : Fatih