Hari Fraksi Perdana, PKB DPRD Gresik Tampung Keluhan Warga soal Fasum Perumahan dan Tata Kelola Desa

Reporter : Abdul Aziz Qomar
Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik menerima warga yang menyampaikan aspirasinya di Kantor DPC PKB Gresik. (Dok)

KLIKJATIM.Com | Gresik – Fraksi PKB DPRD Gresik menggelar Hari Fraksi perdana di Kantor DPC PKB Gresik, Jumat (8/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan yang terjadi di tingkat desa dan lingkungan permukiman.

Dalam forum itu, dua warga menyampaikan aduan terkait persoalan di wilayah masing-masing, yakni dari Desa Kebun Teluk Dalam, Kecamatan Sangkapura, Bawean, serta Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas.

Baca juga: Tiap Jumat Masyarakat Bisa Datang ke Kantor PKB Gresik, Boleh "Sambat" Segala Masalah 

Farid, warga Desa Kembangan, mengeluhkan banyaknya perumahan yang hingga kini belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) kepada pemerintah daerah.

“Di Kembangan ada belasan perumahan, termasuk tempat saya tinggal,” ujarnya.

Menurutnya, belum diserahkannya fasum dan fasos berdampak pada terhambatnya perbaikan infrastruktur seperti jalan lingkungan dan saluran air. Sebab, secara hukum tanggung jawab masih berada di pihak pengembang.

“Selama ini warga urunan untuk perbaikan infrastruktur,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Gresik Muhammad Rizaldi Saputra mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bagian Hukum Pemkab Gresik.

Baca juga: Hari Bumi, Fraksi PKB DPRD Gresik Gelar Diskusi Cari Solusi Darurat Sampah dan Ancaman Mikroplastik

Menurut Rizaldi, persoalan fasum dan fasos cukup kompleks karena berkaitan dengan pemenuhan syarat administratif dari pengembang perumahan.

“Bisa jadi karena site plan tidak sesuai atau ada persyaratan lain yang belum terpenuhi. Karena itu harus segera dicarikan solusi agar penyerahan fasum dan fasos bisa dipercepat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik Imron Rosyadi menilai persoalan yang muncul di tingkat desa membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat agar tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.

Ia menegaskan, politik seharusnya dijalankan dengan mendekatkan diri pada persoalan riil masyarakat sehingga masalah-masalah kecil yang selama ini terabaikan tidak terus berulang.

Baca juga: Fraksi PKB DPRD Gresik Soroti LKPJ Kepala Daerah 2025: TPT dan IKM Belum Capai Target

Di sisi lain, anggota Fraksi PKB DPRD Gresik dari Dapil Sangkapura-Tambak, Bustami Hazim, menyampaikan bahwa persoalan yang disampaikan warga Desa Kebun Teluk Dalam akan ditindaklanjuti dengan melibatkan pemerintah kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Gresik.

“Kami ingin memastikan program desa berjalan sesuai kepentingan masyarakat dan tetap sesuai aturan,” katanya.

Hari Fraksi perdana tersebut dihadiri sejumlah anggota Fraksi PKB DPRD Gresik yang bertugas di Komisi I, di antaranya Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, Ketua Komisi I Muhammad Rizaldi Saputra, Bustami Hazim, Syaichu Busyiri, serta Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik Imron Rosyadi.

Editor : Abdul Aziz Qomar

Lowongan & Karir
Berita Populer
Berita Terbaru