KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik pembangunan infrastruktur desa, Senin (20/4).
Langkah ini diambil untuk memastikan pengerjaan proyek yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025 berjalan sesuai prosedur dan standar kualitas yang ditetapkan.
Baca juga: Siswa TSM Honda Binaan MPM Sapu Bersih Podium LKS Jatim 2026: Wujud Nyata Sinergi Bagi Negeri
Didampingi tim teknis dari Dinas PU BMPR, Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta Dinas PMD, Nurul Azizah meninjau langsung progres fisik mulai dari jembatan hingga jalan cor beton guna menjamin azas kemanfaatan bagi masyarakat.
Titik pertama yang ditinjau adalah jembatan penghubung antara Desa Ngulanan dan Desa Ngablak di Kecamatan Dander. Saat ini, jembatan tersebut tengah dalam tahap pembongkaran untuk dipersiapkan pembangunan ulangnya pada tahun 2026 mendatang.
“Kita akan terus memantau karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Pembangunan harus menyesuaikan kondisi alam, namun konsultan dan kontraktor juga harus punya inovasi agar target tercapai,” tegas Nurul Azizah di lokasi proyek.
Baca juga: Dua Terduga Pencuri Kabel di Bojonegoro Diamankan Polisi dan Warga, Satu Pelaku Kabur
Wabup juga mengapresiasi progres pembangunan jembatan di Desa Trembes, Kecamatan Malo, yang dinilai memiliki perencanaan matang, terutama dengan penyediaan akses jalan alternatif sehingga aktivitas warga tidak lumpuh total selama masa konstruksi.
Selain jembatan, sidak berlanjut ke Desa Bancer (Kecamatan Ngraho) dan Desa Tengger (Kecamatan Ngasem) untuk meninjau hasil akhir pembangunan jalan cor beton. Di Desa Bancer, proyek jalan sepanjang kurang lebih satu kilometer telah rampung 100 persen dan tepat waktu.
Meski pembangunan telah selesai, Nurul Azizah memberikan catatan khusus kepada pemerintah desa setempat mengenai pemeliharaan aset pasca-pembangunan.
Baca juga: MPM Innovation Day 2026: Perkuat Budaya Inovasi melalui Tema Think Beyond The Frame
“Infrastruktur ini adalah aset desa. Pemerintah desa harus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, salah satunya dengan tegas membatasi kendaraan yang melintas sesuai kapasitas tonase jalan agar usia pakai maksimal,” pesannya.
Program BKKD sendiri merupakan instrumen strategis Pemkab Bojonegoro untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Melalui sidak ini, Pemkab berharap seluruh kepala desa dan pelaksana proyek tetap menjaga integritas dan kualitas pekerjaan demi kesejahteraan warga Bojonegoro.
Editor : Fatih