KLIKJATIM.Com | Jember – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, secara resmi meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, pada Kamis (16/4/2026).
Peresmian ini menandai akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai menjadi motor penggerak ekonomi utama di wilayah Jember.
Baca juga: Protes Truk Pemicu Kecelakaan, Warga Puger Jember Ancam Blokade dan Tutup Pabrik Semen Imasco
Didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait, Dadan mengungkapkan bahwa saat ini sudah terdapat 207 unit SPPG yang beroperasi di Jember. Kehadiran ratusan unit ini diklaim mampu memutar arus uang hingga Rp207 miliar setiap bulannya di tingkat lokal.
Model bisnis SPPG dirancang untuk memberi manfaat maksimal bagi ekosistem lokal. Dari anggaran sekitar Rp1 miliar yang dikelola setiap unit per bulan, sebesar 70 persen dialokasikan khusus untuk pembelian bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat.
“Artinya, Rp207 miliar per bulan sudah mengalir di Jember dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Saya perkirakan total akan ada 400 SPPG yang dibangun di Jember agar cakupan layanan mencapai 100 persen,” ujar Dadan Hindayana.
Selain dampak ekonomi, program ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Setiap unit SPPG mempekerjakan sekitar 47 relawan, yang banyak di antaranya berasal dari kalangan ibu rumah tangga hingga janda, sehingga membantu menekan angka pengangguran.
Baca juga: Mobil Sigra Terguling di Jember, Diduga Hilang Kendali Saat Melaju Kencang
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyambut optimis program ini. Ia memproyeksikan jika seluruh target penerima MBG di Jember terpenuhi, perputaran uang tahunan bisa mencapai Rp4 triliun hingga Rp4,6 triliun.
“Angka ini luar biasa karena melampaui nilai APBD Jember yang berada di kisaran Rp4,3 triliun. MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru yang masif di daerah,” jelas Bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut.
Meski ekspansi dilakukan secara cepat, BGN menegaskan tidak akan berkompromi soal kualitas. Pengawasan berlapis dilakukan melalui unit pemantauan dan inspektorat. Dadan menegaskan pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada 58 SPPG di berbagai daerah yang melanggar standar operasional.
Baca juga: Harga Plastik Meroket 100 Persen, Pemkab Jember Ajak UMKM Kembali ke Kemasan Alami
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Jember terus mendorong kepemilikan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Hingga saat ini, baru 77 dari 141 SPPG yang aktif memiliki sertifikat tersebut. Kepala Dinkes Jember, Muhammad Zamroni, memastikan proses pengurusan SLHS dilakukan secara transparan dan tanpa pungutan guna menjamin kualitas makanan bagi masyarakat.
Untuk mengatasi tantangan pasokan energi, BGN tengah berkoordinasi dengan Pertamina dan Pertagas untuk mengonversi penggunaan LPG ke Compressed Natural Gas (CNG) atau jaringan pipa gas alam di unit-unit SPPG. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas operasional tanpa terganggu kelangkaan gas di pasar domestik.
Secara nasional, program MBG ditargetkan beroperasi penuh pada pertengahan 2026 dengan total 26.800 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai pilar pengentasan kemiskinan dan pemenuhan gizi nasional.
Editor : Fatih