Gubernur Khofifah Gelontorkan Bansos Rp7,05 Miliar di Kabupaten Malang, Dorong Kemandirian dan Penguatan Ekonomi Desa

Reporter : Abdul Aziz Qomar
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan bantuan keuangan khusus Program Jatim Puspa Plus tahun 2026 (Dok)

KLIKJATIM.Com | Malang – Khofifah Indar Parawansa kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial dan tali asih pilar sosial senilai Rp7.050.325.000 di Pendopo Kabupaten Malang, Minggu (22/2/2026).

Program ini merupakan bagian dari implementasi Nawa Bhakti Satya, khususnya Bhakti Kesatu “Jatim Sejahtera”, sebagai langkah strategis mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan menuju Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Gubernur Khofifah Sambut Kepulangan Jemaah Haji Kloter I di Asrama Haji Surabaya

Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa kebijakan sosial Pemprov Jatim dirancang tidak sekadar bersifat karitatif, melainkan berorientasi pada penguatan fondasi kemandirian masyarakat. Pendekatan lintas sektoral dan spasial berbasis data terpadu terus dioptimalkan agar intervensi yang diberikan tepat sasaran dan berdampak berkelanjutan.

“Intervensi kita tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat. Harus ada kesinambungan antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat benar-benar berdaya,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, perangkat daerah, BUMD, serta para pilar sosial yang dinilai konsisten memperkuat sinergi di lapangan. Menurutnya, kolaborasi dan gotong royong menjadi kunci pemerataan kesejahteraan.

Dari total bantuan yang disalurkan, Rp5.765.825.000 dialokasikan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Rinciannya, Program Keluarga Harapan (PKH) Plus sebesar Rp4.166.000.000 bagi 2.083 keluarga penerima manfaat, masing-masing menerima Rp2 juta per tahun untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga prasejahtera.

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) juga disalurkan sebesar Rp486.000.000 kepada 135 penerima manfaat. Khofifah menekankan pentingnya afirmasi kebijakan bagi kelompok disabilitas agar memiliki akses yang lebih luas terhadap kesejahteraan.

Penguatan ekonomi produktif diwujudkan melalui program KIP Jawara, meliputi KIP Putri Jawara Rp36.000.000 bagi 12 penerima, KIP PPKS Jawara Rp24.000.000 untuk 8 penerima, serta KIP KPM Jawara Rp324.000.000 bagi 108 penerima manfaat. Program ini ditujukan untuk mendorong lahirnya wirausaha baru dari keluarga prasejahtera melalui bantuan modal dan pendampingan berkelanjutan.

Perhatian juga diberikan kepada garda terdepan pelayanan sosial. Bantuan permakanan LKS A sebesar Rp251.625.000 disalurkan untuk 55 jiwa. Selain itu, tali asih bagi SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK, dan TAGANA sebesar Rp478.200.000 diberikan kepada 222 penerima sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah turut menyoroti tantangan penghapusan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Jawa Timur yang per Januari 2026 tercatat mencapai 1.480.380 jiwa. Ia meminta pilar sosial aktif melakukan verifikasi dan validasi data agar masyarakat yang berhak tetap terlindungi.

Baca juga: Sinkronisasi Pusat: Khofifah Pastikan WFH ASN Pemprov Jatim Berlanjut, Jadwal Geser ke Hari Jumat

“Angka ini sangat signifikan dan membutuhkan mitigasi cepat. Saya berharap pilar-pilar sosial aktif melakukan verifikasi dan validasi data agar masyarakat yang berhak tetap memperoleh perlindungan,” ujarnya.

Melalui BUMD Provinsi Jawa Timur, turut disalurkan zakat produktif sebesar Rp25.000.000 kepada 50 penerima manfaat sebagai stimulan ekonomi mikro berbasis solidaritas sosial.

Sementara itu, sektor desa memperoleh alokasi Rp1.259.500.000 melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Dana tersebut mencakup program BUMDesa Rp400.000.000 untuk empat desa, Desa Berdaya Rp200.000.000 untuk dua desa, serta Jatim Puspa Rp604.500.000 untuk tiga desa.

Menurut Khofifah, desa merupakan fondasi ketahanan sosial dan ekonomi daerah. Ia optimistis desa-desa di Kabupaten Malang dapat tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru yang melahirkan masyarakat tangguh dan berdaya saing.

“Kita ingin desa-desa di Kabupaten Malang tumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru. Dari desa yang kuat akan lahir masyarakat yang tangguh dan berdaya saing,” tegasnya.

Baca juga: Peringatan Hari Raya Waisak 2570 BE/2026, Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat  Menguatkan Persaudaraan

Bertepatan dengan momentum Ramadan, Khofifah juga mengajak seluruh jajaran dan masyarakat memperkuat empati sosial serta meningkatkan integritas dalam bekerja demi mewujudkan Jawa Timur yang tangguh dan terus berkembang.

“APBD harus hadir sebagai instrumen keadilan sosial. Kita pastikan bantuan ini tepat sasaran, memberi harapan, sekaligus membuka jalan kemandirian bagi masyarakat Kabupaten Malang. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga setiap ikhtiar kita membawa kemanfaatan dan keberkahan,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, Khofifah turut membagikan kurma untuk takjil kepada keluarga penerima manfaat yang hadir.

Sementara itu, Sanusi selaku Bupati Malang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial di wilayahnya.

“Terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur atas perhatian dan kepedulian serta komitmen yang luar biasa kepada masyarakat Kabupaten Malang melalui berbagai program perlindungan, pemberdayaan dan pendampingan sosial di Kabupaten Malang. Semoga bantuan ini mampu memberikan manfaat dan keberkahan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Editor : Abdul Aziz Qomar

Lowongan & Karir
Berita Populer
Berita Terbaru