KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai mengambil langkah agresif dalam menangani persoalan sampah.
Melalui instruksi langsung Bupati Setyo Wahono, penanganan kebersihan kini tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, melainkan gerakan massal yang melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga tingkat desa.
Baca juga: Raih Nilai Sempurna, Polres Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan dan Apresiasi dari Kapolri
Langkah serius ini ditandai dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Bojonegoro mengenai pelaksanaan kerja bakti terjadwal. Aturan ini mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Pemerintah Desa untuk melakukan pembersihan lingkungan secara rutin dan terkoordinasi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro, Luluk Alifah, menegaskan bahwa gerakan ini dirancang secara sistematis untuk menyasar titik-titik krusial yang selama ini menjadi sumber masalah lingkungan.
“Kerja bakti ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah gerakan terstruktur untuk memastikan saluran drainase, area publik, dan titik rawan penumpukan sampah bersih secara rutin dan terkoordinasi,” tegas Luluk.
Kebijakan ini merupakan upaya nyata Pemkab dalam mendukung program nasional pengurangan sampah sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan di wilayah Bojonegoro.
Baca juga: Hilang Sejak Pagi, Nenek Penghuni Liposos Jember Ditemukan Menangis di Aliran Kali Jompo
Selain aksi kerja bakti, Pemkab Bojonegoro juga memperkuat infrastruktur pengolahan sampah berbasis komunitas. Strategi utamanya adalah memaksimalkan peran Bank Sampah dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
Dimana targetnya jelas guna menyelesaikan masalah sampah langsung dari sumbernya agar tidak terjadi penumpukan yang membebani Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Juga dibekali kampanye budaya mendorong warga untuk aktif memilah sampah dari rumah.
Selain itu pengurangan limbah dengan pembatasan penggunaan produk sekali pakai terus digalakkan, dan sinergi lintas sektor, DLH berkolaborasi aktif dengan OPD dan pemerintah desa guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif di lapangan.
Luluk menambahkan bahwa kunci keberhasilan agenda lingkungan ini terletak pada partisipasi aktif masyarakat. Tanpa adanya kesadaran kolektif, infrastruktur yang dibangun tidak akan memberikan dampak maksimal.
“Dengan langkah-langkah ini, kami optimistis dapat mewujudkan Bojonegoro yang bersih, nyaman, serta mendukung agenda lingkungan nasional menuju Bojonegoro yang Bahagia, Makmur, dan Membanggakan," tutupnya.
Editor : Fatih