KLIKJATIM.Com | Sampang – Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTKN) Kabupaten Sampang menggelar audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Senin (9/2/2026).
Kedatangan FGTKN bertujuan untuk memperjuangkan dua aspirasi krusial, yakni kesejahteraan guru serta kepastian peralihan status dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Baca juga: Topang Stabilitas Ekonomi Nasional, Pendapatan PLN Tembus Rp582,68 Triliun di Tahun 2025
Dalam forum tersebut, FGTKN mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang agar proaktif mengajukan usulan resmi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kemenpan-RB. Salah satu poin teknis yang disoroti adalah permohonan penambahan klausul pada Diktum ke-28 Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025.
FGTKN berharap mekanisme peralihan status dan pembiayaan gaji ditarik ke pemerintah pusat agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta tidak mengganggu program daerah di luar sektor pendidikan.
Ketua Umum FGTKN Sampang, Syarifur Rohman, menegaskan bahwa status PPPK Paruh Waktu seharusnya dapat dialihkan secara otomatis tanpa harus terganjal alasan ketersediaan anggaran daerah.
Baca juga: Hadapi Tantangan Geopolitik Global, Wamenaker Tekankan Penguatan SDM Maritim Berbasis SKKNI
“Kami menekankan agar status PPPK Paruh Waktu secara otomatis dialihkan menjadi PPPK Penuh Waktu setelah masa kontrak berakhir tanpa menunggu ketersediaan anggaran. Pembiayaan gaji PPPK harus bersumber dari dana pendidikan Pemerintah Pusat, sehingga tidak membebani anggaran pemerintah kabupaten,” tegas Syarifur Rohman.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sampang, Salim, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan para tenaga pendidik. Menurutnya, kepastian status ini sangat berkaitan erat dengan kualitas pendidikan di Kabupaten Sampang.
“Kami DPRD Sampang, khususnya Komisi I, mendukung penuh audiensi dan tuntutan para guru PPPK paruh waktu. Ini menyangkut kesejahteraan dan masa depan tenaga pendidik,” ujar Salim di hadapan peserta audiensi.
DPRD pun memberikan atensi khusus kepada Dinas Pendidikan agar segera merumuskan solusi konkret. Salim memasang target waktu agar persoalan ini segera menemui titik terang sebelum memasuki bulan suci mendatang.
“Kami minta permasalahan kesejahteraan guru ini segera dituntaskan. Target kami, sebelum bulan Ramadhan permasalahan ini harus sudah ada kejelasan dan solusi,” tandas Salim.
Editor : Fatih