KLIKJATIM.Com | Bangkalan - Kelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bangkalan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Bangkalan.
Mereka menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai tidak kunjung terselesaikan, mulai dari dugaan intervensi pemerintahan, pengelolaan aset daerah, hingga masalah sampah.
Baca juga: Pemkab Bangkalan Bangun Sekolah Berpikir Kritis Lewat Program Pelatihan Deep Learning
Dalam orasinya, koordinator aksi As’ad menyebut ada indikasi kuat adanya pihak-pihak tertentu yang mengintervensi kebijakan Bupati maupun organisasi perangkat daerah (OPD).
Bahkan, proses lelang proyek pembangunan jalan disebut tidak transparan dan diduga diarahkan kepada pihak tertentu.
“Kami menilai ada indikasi pengaturan lelang. Seharusnya proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan agar masyarakat percaya,” tegas korlap aksi massa.
Selain itu, mereka juga menyoroti tata kelola aset daerah. Sejumlah aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, dinilai terbengkalai. Tercatat ada sekitar tujuh kendaraan dinas yang tidak jelas keberadaannya, sementara beberapa aset berupa gedung tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
“Kalau dikelola dengan baik, aset daerah ini bisa menambah pendapatan asli daerah. Tapi faktanya, banyak aset justru terbengkalai,” tambahnya.
Persoalan sampah juga menjadi sorotan utama. Massa menilai penanganan sampah di Bangkalan tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Sampah masih menumpuk di berbagai titik tanpa solusi konkret dari dinas terkait.
Baca juga: Harlah ke-14 Partai NasDem: Momentum Konsolidasi Gagasan dan Etika Politik Restoratif
“Masalah sampah ini seperti lagu lama. Bangkalan dikenal sebagai Kota Zikir dan Shalawat, tapi faktanya sampah berserakan di mana-mana,” kritik mereka.
Melalui aksi ini, massa mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas, memperbaiki tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan aset, dan menghadirkan solusi nyata dalam pengelolaan sampah.
Menanggapi hal itu, bupati Bangkalan Lukman Hakim menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, termasuk dalam proses penganggaran dan tender.
Menurutnya, aksi yang dilakukan masyarakat menjadi bentuk kontrol sosial sekaligus dukungan moral bagi pemerintah untuk memperbaiki mutu kebijakan. Salah satu program prioritas yang sedang digarap yakni penanganan sampah, yang sudah dialokasikan anggarannya pada tahun ini.
Baca juga: Akhiri Dualisme, PKDI Bangkalan Resmi Dilantik di Hari Pahlawan
“Hal-hal check and balance dan kontrol masyarakat yang hidup akan menjadikan mutu kebijakan lebih baik. Dukungan moral dari aksi tadi sangat luar biasa,” kata bupati.
Menanggapi kekhawatiran adanya intervensi dalam proses tender, ia menegaskan seluruh mekanisme sudah berjalan transparan melalui forum musrembang hingga sistem e-katalog. Dengan begitu, publik maupun kontraktor memiliki akses terbuka terhadap informasi proyek prioritas.
“Tidak ada intervensi oleh pihak mana pun. Semua sudah terakomodasi dalam sistem,” tegasnya.
Lukman Hakim menambahkan, masih adanya keraguan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Bangkalan akan dijawab dengan kebijakan prorakyat. “Harapan masyarakat sangat besar. Itu akan kami jawab dengan tindakan nyata, termasuk menyelesaikan persoalan sampah dan infrastruktur,” tutupnya. (ris)
Editor : Suryadi Arfa