KLIKJATIM.Com | Gresik - Untuk mengantisipasi persiapan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menggelar rapat bersama seluruh Forum Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda). Kepada jajarannya, Bupati Sambari meminta untuk bergerak cepat menyiapkan semuanya.
"Sampai saat ini kami belum bisa memberikan banyak penjelasan mengenai teknis PSBB. Ini tidak lepas dari kompleksnya persoalan yang akan dibahas. Saat ini sedang kami rapatkan, belum selesai,” kata Sambari.
Baca juga: Pertahankan TOP CSR #Star 5 Selama Lima Tahun, Petrokimia Gresik Borong Penghargaan Nasional
[irp]
Dijelaskan, teknis PSBB nantinya akan diumumkan oleh tim Satuan Gugus Tugas (Satgas) percepatan penanggulangan Covid-19. Tentu saja tim akan memberikan penjelasan secara detail setelah bertemu dengan Forkopimda lain. “Yang akan menyampaikan tim Satgas nanti. Untuk itu terus saya dorong agar bisa bekerja cepat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik, A.M Reza Pahlevi menegaskan jika secara prinsip Kabupaten Gresik siap melakukan PSBB. Pengumuman penerapan akan disampaikan paling lambat akhir pekan ini. “Secara prinsip semua sudah siap tinggal menunggu rapat bersama Forkopimda, Selasa pagi,” imbuh Reza.
Terpisah, Plh Sekda Pemkab Gresik, M Nadlif mengungkapkan, rencananya ada tujuh kecamatan di Kabupaten Gresik yang akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meskipun belum berani menyebutkan secara rinci. "Ke-7 kecamatan itu saat ini sudah zona merah karena ada yang positif Covid-19," jelasnya.
[irp]
Agar bisa menerapkan PSBB, pemerintah daerah harus menyiapkan sejumlah syarat, salah satunya memastikan ketersediaan kebutuhan dasar hidup bagi warga. Terkait hal itu, Nadlif menyebut pihaknya telah mempersiapkan anggaran jaring pengaman sosial bagi warga.
Baca juga: SIG Salurkan 292 Hewan Kurban untuk Masyarakat di 19 Provinsi pada Iduladha 1447 H
"Anggaran itu berasal dari Dana Desa dan APBD, nominalnya sekitar Rp 120 Miliar. Anggaran jaring pengaman sosial itu untuk 150.000 KK," sebutnya.
Syarat lainnya, yakni ketersediaan sarana prasarana kesehatan di antaranya, ruang isolasi, karantina, dan alat pelindung diri (APD). Pemkab Gresik rencananya menggelontorkan anggaran Rp 38,5 M untuk sarana prasana kesehatan. (adv/hen)
Editor : Redaksi