KLIKJATIM.Com | Tulungagung - Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Tulungagung terus berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Tulungagung sebagai Kabupaten Lengkap tahun 2025 ini.
Kabupaten lengkap adalah Kabupaten yang seluruh bidang tanahnya sudah terpetakan dan sebagian besarnya sudah bersertipikat.
Baca juga: Tekan Angka Perceraian, Pemkab Lamongan Teken MoU Lintas Sektor Perkuat Ketahanan Keluarga
Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Tulungagung, Ferri Saragih mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk mendorong semua pihak guna mewujudkan terciptanya Kabupaten Tulungagung Lengkap tahun 2025 ini.
"Kita koordinasikan dengan Pemkab Tulungagung, dan sambutannya cukup baik dan mendukung penuh," urainya.
Salah satunya adalah dengan menggandeng Pemkab Tulungagung, agar terus mendorong kecamatan serta desa / kelurahan yang masih belum masuk dalam daftar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selama ini.
Upaya tersebut disambut baik oleh Pemkab Tulungagung, sebab pada pengujung tahun 2024 yang lalu, Pemkab Tulungagung mengumpulkan seluruh Camat dan Kades serta Kepala Kelurahan yang belum mengikuti PTSL.
Baca juga: Sengketa Lahan Desa Belun, BPN Bojonegoro Tegaskan Keabsahan Sertifikat Ahli Waris
Ferri menyebut, antusias camat dan kelurahan serta desa cukup baik, sebab mereka merespon dengan langsung menghubungi pihaknya untuk mengetahui dan mendapatkan sosialisasi terkait hal ini.
"Antusias masyarakat cukup baik, kita bahkan sudah lakukan sosialisasi Penlok kepada pihak desa maupun kelurahan yang mengajukan permohonan untuk bisa ikut PTSL," jelasnya.
Ferri merinci, sejak dilaksanakan beberapa tahun lalu, Program PTSL di Kabupaten Tulungagung berjalan cukup baik dan per tahunnya bisa dilaksanakan sesuai dengan target.
Baca juga: Percepat Sertifikasi Tanah, Gubernur Khofifah Siapkan 7.500 Relawan "Laskar Karomah"
Total sampai akhir 2024 lalu pihaknya sudah melakukan pengukuran sampai 22.000 hektare, dari sekitar 27.000 hektare, kemudian target 5.000 hektare akan dilaksanakan di tahun 2025 ini.
"22.000 itu yang sudah diukur tapi belum sampai tahap terbit sertipikat karena masih menunggu kelengkapan data, kalau yang belum diukur sama sekali ada 5000 hektare itu," ungkapnya.
Pihaknya merinci, sampai tahun 2024 lalu, pihaknya sudah menerbitkan 413 ribu bidang sertipikat tanah, dari target sekitar 580 ribu bidang, lalu sisanya sekitar 170 ribu bidang yang belum diterbitkan karena masih menunggu kelengkapan data. (gin)
Editor : Iman