KLIKJATIM.Com | Gresik - Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua resmi dikukuhkan dalam rapat paripurna peresmian pengangkatan dan pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kabupaten Gresik Masa Jabatan 2024-2029, Senin 7 Oktober 2024. Ketua PN Gresik | Gusti Ayu Susilawati, SH memimpin pengucapan sumpah dan janji tersebut.
Empat pmpinan dewan tersebut yakni M. Syahrul Munir sebagai Ketua, Ahmad Nurhamim sebagai Wakil Ketua, Lutfi Dhawam sebagai Wakil Ketua, dan Mujid Riduan sebagai Wakil Ketua.
Baca juga: Ratusan Pebasket Ramaikan Turnamen 3 on 3 Gressmall, Gresik Punya Lapangan Standar Internasional
Berbagai tugas kedewanan sudah menunggu di depan mata dengan sisa waktu tiga bulan sebelum tutup tahun anggaran 2024. Seperti membahas rancangan anggaran pendap atan dan belanja daerah (R-APBD) Gresik tahun 2025, menyelesaikan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Tahap II yang sudah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2024 sekaligus menentukan Propemperda tahun 2025.
"Sedangkan tugas terdekat yakni mengesahkan tata tertib (tatib) DPRD Gresik dan membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), sedangkan pembahasan R-APBD Gresik tahun 2025, pada akhir November nanti," ucap Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim dalam jumpa pers usai paripurna.
Para pimpinan dewan juga dalam kesempatan tersebut sepakat mengawal pendapatan daerah, terutama permasalahan defisit anggaran karena pendapatan yang tak maksimal dibandingkan dengan potensinya.
Nurhamim mengakui masih menjadi problem yang harus diselesaikan bersama. Kendati sudah ada kajian potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh akademisi dari UGM dan Unair, tetapi tidak serta merta dipaksakan meskipun DPRD Gresik telah menjalankan fungsi pengawasan.
"Misalkan, potensi pendapatan dari sektor parkir. Kenyataan di lapangan, ada yang dikelola oleh warga dan pemerintah. Nah, permasalahan di lapangan itu, perlu diselesaikan bersama. Tidak hanya menilik dari potensi semata, tetapi permasalahan di lapangan harus dituntaskan juga," imbuh dia.
Baca juga: Pelantikan Pimpinan DPRD Gresik Definitif Akan Dilakukan Senin Pekan Depan, Supaya Bisa Segera BekerjaBelanja permasalahan di lapangan, lanjut Nurhamim, seringkali terlambat dilakukan birokrasi karena prosedur yang mengatur. Misalkan, melibatkan pihak ketiga untuk melakukan kajian dan penelitian.
"Nah, rekan-rekan media (wartawan-red) bisa melakukan belanja masalah di lapangan dengan cepat. Lalu, kita membuat kegiatan bersama untuk merumuskan dan menghasilkan rekomendasi bagi eksekutif untuk menjalankan. Ini lebih cepat dan bentuk sinergisitas kami dengan media," papar dia.
Hal senada dikatakan Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir yang mengakui defisit anggaran karena pendapatan yang tak maksimal masih menjadi momok. Alhasil, bayang-bayang kegiatan maupun program yang sudah direncanakan tak teralisasi bakal terjadi di tahun 2024 ini.
"Setiap kali pembahasan di tengah tahun anggaran sampai akhir tahun anggaran, selalu ada dilema dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang teralisasi. Maka, sangat sulit menuntaskan program dan kegiatan yang selamat. Dengan kekompakan pimpinan dewan, kita harapkan terbaik dan kita prioritaskan program dan kegiatan terbaik di tahun 2025 nanti," kata dia.
Untuk itu, pada pembahasan R-APBD Gresik tahun 2025, kondisi fiskal daerah diharapkan lebih sehat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Termasuk, penentuan kegiatan dan program prioritas harus dikawal agar direalisasi secara sehat.
Baca juga: Polisi Kejar Terduga Penipu Berkedok Rekrutmen ASN di Gresik hingga Kalimantan
"Kita evaluasi semua. Terutama hibah Bosda pada sekolah, kemudian dana Bagi Hasil Pajak (BHP) ke desa yang di tahun 2024 ini, sudah tujuh bulan tidak cair, dan juga pokir dewan yang merupakan saluran dari aspirasi masyarakat ternyata tidak direalisasikan. Makanya kedepan, kita berharap ada kebersamaan," papar dia.
Diakui Syahrul Munir, komunikasi antara legislatif dengan eksekutif di tahun-tahun sebelumnya kurang bagus. Namun, pada periode 2024-2029 ini, komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus ditingkatkan dan menjadi lebih bagus.
"Dalam draft tata tertib dewan yang kita segera selesaikan, ada klausul untuk forum konsultasi dewan dan kepala daerah. Ini yang tidak dilakukan pada era sebelumnya. Dengan adanya forum konsultasi ini, maka kita harapkan sinergisitas lebih baik untuk menuntaskan permasalahan," pungkas dia. (qom)
Editor : Abdul Aziz Qomar