KLIKJATIM.Com | Gresik — Ratusan warga Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ramai-ramai ngeluruk balai desa setempat, Senin (19/2/2023).
Mereka datang untuk memprotes pungutan dalam rekrutmen tenaga kerja di salah satu perusahaan, yang mana Desa Karangrejo masuk ring satu.
Baca juga: Tak Masuk Akal! Kasur dan Dipan Dibuang ke Selokan di Tengah Kota Gresik
Mereka mempertanyakan 'pungli' dalam proses perekrutan tenaga kerja di salah satu perusahaan tersebut.
"Kami ingin meminta kejelasan terkait adanya biaya dalam perekrutan tenaga kerja, khususnya lowongan kerja satpam. Ada yang kena biaya Rp8 juta sampai Rp21 juta dengan dalih pelatihan satpam," ujar Robi Binur perwakilan pemuda setempat, Senin (20/2/2023).
Dia lantas mengungkapkan bahwa warga selama ini dibuat resah dengan ulah seorang oknum yang diduga melakukan penarikan biaya kepada setiap warga yang melamar kerja.
Baca juga: PT Freeport Indonesia Bangun Pusat Transformasi Bersama di Manyar Gresik, Begini Fungsinya
Oknum yang mengaku seorang perantara tersebut tak lain warga setempat. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dipatok bagi setiap warga yang melamar kerja berbeda-beda, bahkan mencapai puluhan juta.
Baca juga: Penghuni Icon Apartemen Kembali Tandatangani AJB SHMSRS
"Kalau memang ada biaya untuk pelatihan atau sertifikasi satpam gak apa-apa. Tapi kenapa kok sampai beda-beda dan nilainya sangat besar. Ini namanya pungli. Bahkan ada yang sudah bayar tapi tidak kunjung dipekerjakan" paparnya.
Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan hasil penjualan sampah besi dan bahan bekas konstruksi dari salah satu proyek pabrik besar dekat desa, yang ditangani BUMDes Karangrejo.
"Itu perlu keterbukaan ke masyarakat, karena kami dengar hasilnya cukup besar," imbuh Robi.
Mengenai tuntutan warga tersebut, Kepala Desa Karangrejo Muhammad Miftahul Ilmi mengaku tidak tahu perihal adanya dugaan penarikan biaya yang dilakukan oleh oknum warganya dalam rekrutmen tenaga kerja.
"Kalau pemerintah desa tidak tahu menahu soal itu (penarikan biaya, red), kami hanya memberikan ACC tanda tangan bagi setiap warga yang mau melamar kerja," jelas dia, saat ditemui usai audiensi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga.
Namun, dirinya tidak menampik jika terdapat potensi adanya pungli. Meski mekanisme perekrutan tenaga kerja saat ini sudah melalui aplikasi MS Pedia sejak Januari 2023.
"Sekarang ini pendaftaran sudah lewat MS Pedia sejak Februari. Tapi yah namanya manusia pasti ada kayak-kayak gitu, yang pasti surat rekom yang kami tandatangani untuk setiap warga yang melamar itu free tanpa biaya," pungkasnya. (yud)
Editor : Abdul Aziz Qomar