KLIKJATIM.Com | Bojonegoro—Program bantuan keuangan khusus (BKK) desa di Kabupaten Bojonegoro benar-benar diawasi Inspektorat Pemkab Bojonegoro. Sebab, sebanyak 251 desa menerima Rp 400 juta lebih dari APBD 2021.
Inspektur Inspektorat Pemkab Bojonegoro, Teguh Prihandono mengatakan, pengawasan dan pendampingan terhadap pemerintah desa ini sifatnya konsultatif. Inspektorat membuka ruang selebar-lebarnya untuk konsultasi bagi desa yang masih kesulitan dalam pelaksanaannya.
Baca juga: 72 Calon Paskibraka Bojonegoro Masuki Pemusatan Latihan, Disiapkan Bertugas pada HUT RI ke-81
"Saat monitoring banyak ditemukan beberapa hal terutama dalam administrasi pertanggungjawaban untuk membuat laporan penggunaan dana," ujarnya, Selasa (22/3/2022).
Menurut Teguh, program prioritas Bupati Anna Mu'awanah ini diikuti dengan pembinaan dan penyiapan perangkat regulasi agar program berjalan lancar. Sebelumnya sempat tertunda karena harus menyiapkan SDM, perbup dan juknis. Tapi sekarang sudah lengkap.
Baca juga: APBD Bojonegoro Diproyeksi Turun Jadi Rp5,1 Triliun pada 2027, Pemkab Fokus Jaga Program Prioritas
Teguh mengatakan, dalam program ini, sebagai pembinaan Inspektorat bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk melakukan bimbingan teknis pengelolaan BKK Desa.
Sementara untuk pengerjaan jalan dan jembatan dikerjasamankan dengan Dinas PU Bina Marga. Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa, ULP sudah memberikan bimbingan teknis termasuk soal peraturan Kepala LKPP terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) di desa.
"PU Binamarga ini pembinaan terkait bagaimana menyusun gambar, RAB dan ditindaklanjuti oleh perencana. Semua ini sudah dibimtekkan. Setelah semuanya, baru melakukan pengajuan pencairan," pungkasnya.(mkr)
Editor : M Nur Afifullah