Kemenkeu dan SKK Migas Sepakati MoU SIT Migas

KLIKJATIM.Com | Jakarta - Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Heru Pambudi dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menandatangani Nota Kesepahaman Sistem Informasi Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas pada Selasa (8/3/2022).

Sistem Informasi Terintegrasi Hulu Migas (SIT Migas) merupakan sebuah sistem terkoordinasi dalam pemanfaatan, pengelolaan, pembangunan, serta pengembangan sistem, data, dan informasi hulu migas dengan Kementerian Keuangan.

“MoU dengan SKK Migas akan mengcapture atau menangkap keseluruhan aspek dari kegiatan usaha hulu migas yaitu minyak dan gas, baik dari sisi penerimaan negara, belanja negara, hingga barang milik negara,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan sambutan pada Acara Launching SIMBARA dan Penandatanganan MoU SIT Migas tersebut.

Melalui sistem ini, SKK Migas dapat mengirimkan data keuangan hulu migas secara online dan terintegrasi ke sejumlah instansi di Kementerian Keuangan.

SIT Migas mengadopsi service oriented architecture yang dapat melakukan proses integrasi data antar instansi meski memiliki sistem yang berbeda.

“Dengan sinergi ini maka akan muncul efisiensi dari mulai pengelolaan aset hulu migas dan juga optimalisasi dari sisi penerimaan negara dari sektor hulu migas, juga akan mewujudkan transparansi dari pengelolaan dan pengawasan kegiatan hulu migas,” jelas Menkeu.

Sebagai informasi, inisiasi konsep SIT Migas sudah dimulai sejak tahun 2014 yang dituangkan dalam nota kesepahaman yang berakhir di tahun 2019.

Sistem tahap pertama telah selesai pada akhir tahun 2021 dan akan dilanjutkan dengan tahap kedua yang akan memperluas cakupan data, informasi, serta penerapan integrasi sistem informasi yang komprehensif dan berkesinambungan di lingkungan Kementerian Keuangan. (ris)

Editor : Much Taufiqurachman Wahyudi

Kemenkeu dan SKK Migas Sepakati MoU SIT Migas

Motor Pengantar Pesanan Terbakar di GKB Gresik, Damkar Pastikan Situasi Aman

Petani Garam Sumenep Masih Terjepit Impor, Selisih Harga Jadi Kendala Utama

BPK Jatim Ingatkan Kepala Daerah Waspadai Fraud Meski Raih WTP, OTT Jadi Alarm Perbaikan Tata Kelola

Pemkab Bojonegoro Kaget Temukan Anomali DTSEN

Jemaah Haji Asal Sapudi Sumenep Wafat di Tanah Suci

Pupuk Indonesia dan Polres Lamongan Perkuat Pengawasan, Pastikan Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran