KLIKJATIM.Com | Gresik—DPRD Gresik meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) berkirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait ketersediaan blanko pengurusan KTP. Sebab, hampir dua bulan warga yang mengurus KTP hanya bisa menerima surat keterangan (suket).
“Dinas terkait harus berkirim surat ke Kementerian agar bisa fokus mempercepat pengadaan barang atas kondisi ini. Karena identitas KTP sangat dibutuhkan,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, Rabu (23/2/2022).
Baca juga: DPRD Sampang Kunjungi Kemendagri Konsultasi Terkait Kepastian Pelaksanaan Pilkades
Terkait anggaran pengadaan, menurut Nur Saidah, anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat juga sudah dihapus. Sebagai gantinya dari telah dianggarkan dalam APBD Gresik.
“Tahun 2022 ini ada anggaran Rp 1,1 miliar untuk kebutuhan blangko beserta tinta dan lainnya,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Gresik Pastikan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Tak Berkurang di Tahun Anggaran 2026
Sekretaris Dispendukcapil Siti Muklisyatin membenarkan Ketersediaan blangko KTP di Gresik menipis. Saat ini blanko yang tersedia hanya untuk cetak KTP pemula saja.
“Stok blanko tinggal 600 keping. Sedangkan untuk cetak KTP hilang, rusak, pindah dan perubahan data, untuk sementara dicetakkan suket,” ucapnya.
Baca juga: DPRD Gresik Desak Pemkab Segera Isi Jabatan Kosong di Sejumlah OPD
“Diperkirakan pertengahan bulan Maret ketersediaan blanko sudah normal kembali,” imbuhnya.(mkr)
Editor : Redaksi