KLIKJATIM.Com | Surabaya - Tugas pokok para Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah melayani. Yakni, sesuai dengan tugas dan jabatan yang diamanahkan, serta sesuai dengan institusi masing-masing.
[irp]
Baca juga: Pecah Kongsi di Jember: Wakil Bupati Gugat Bupati Rp 25 Miliar, Tuduh Ada Upaya Peminggiran Peran
Khofifah menegaskan, baik di lingkungan Pemprov Jatim maupun Pemkab/Kota, seluruh ASN tugasnya adalah melayani masyarakat, bukan justru dilayani.
"Pola-pola kerja seperti ingin dilayani, dihormati, dapat fasilitas lebih adalah cara lama yang harus ditinggalkan," tegas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberikan arahan peserta Latsar dan Pelatihan ASN Pemprov Jatim dan Pemkab/Kota di BPSDM Jatim, Selasa (16/11/2021).
ASN di era Society 5.0, kata dia, harus terpacu untuk terus berupaya menciptakan sesuatu yang baru dan menghadirkan layanan-layanan inovatif, kreatif, dan solutif. ASN harus berorientasi pada bagaimana caranya agar pelayanan dan kinerja bisa lebih cepat, lebih baik, lebih efisien, efektif, akuntabel dan lebih responsif.
Dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka diharapkan dapat memberikan percepatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jatim. Menurutnya, hal itu sangat sesuai dengan apa yang tertuang dalam program Nawa Bhakti Satya, yakni untuk memuliakan masyarakat Jatim.
“Saya ulangi, memuliakan masyarakat Jawa Timur. Kita menyebut bahwa 9 program dalam Nawa Bhakti Satya yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Untuk itu lakukan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas,” terangnya.
Khofifah menyebut, tidak jarang orang merasa dirinya sudah kerja keras, kerja cepat dan kerja profesional. Padahal, pihak lain justru bekerja dengan melakukan lompatan-lompatan dan inovasi digital. Hal tersebut harus menjadi pelecut dan penyemangat para ASN untuk tidak mudah berpuas diri, sehingga terus meningkatkan kompetensi, kapasitas dan integritasnya.
“Bagaimana persepsi publik melihat birokrat harus kita perhatikan. Maka kita harus terus melakukan improvisasi, open minded dan melakukan usaha terbaiknya bagi masyarakat. Barangsiapa melayani masyarakat dengan upaya terbaiknya, maka yang di langit akan melayani kita, barang siapa membahagiakan masyarakat maka yang di langit akan membahagiakan kita,” katanya.
Baca juga: Terungkap Siswa Cuma Masuk Hari Jumat, Disdik dan DPRD Sampang Sepakat Tutup SDN Batuporo Timur 1
Khofifah juga menekankan pentingnya penanaman Employer Branding dan Core Values di dalam diri ASN Pemprov Jatim. Hal ini mengacu pada arahan Presiden RI Joko Widodo, bahwa setiap ASN harus memiliki unsur 'BerAKHLAK' di dalam dirinya.
Slogan ‘BerAKHLAK’ yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif ini, harap Khofifah, dapat diterapkan para ASN dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.
Tidak hanya itu, para ASN juga diminta melakukan transformasi digital dan inovasi-inovasi yang berbasis digital. Menurutnya, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan, sehingga pelayanan publik bagi masyarakat saat ini dituntut untuk bertransformasi ke sistem digital yang tentunya lebih cepat, lebih murah dan lebih luas lagi.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Jatim Aries Agung Paewai mengatakan bahwa BPSDM Jatim selain menyelenggarakan Latsar bagi CPNS juga terus menyelenggarakan berbagai diklat seperti diklat peningkatan ekonomi masyarakat berbasis makanan dan minuman ringan, kemudian diklat handling obat yang ditujukan bagi para tenaga kesehatan seperti apoteker.
Baca juga: Gubernur Khofifah Resmikan PERMATA JATIM di Bendomungal Pasuruan
Tidak hanya itu, BPSDM Jatim juga terus melakukan kegiatan pengembangan kompetensi bagi para ASN salah satunya melalui kegiatan ASN Belajar. Dimana dalam kegiatan ini setiap minggu ASN diharuskan belajar dimanapun berada baik di kantor maupun di luar kantor. Para ASN ini diharapkan terus mengembangkan kompetensinya melalui event ASN belajar yang rencananya diselenggarakan setiap Kamis.
“Apakah itu materi tentang kepemimpinan, materi teknis, materi tentang fungsional sosial kultural, kami akan menghadirkan narasumber praktisi maupun akademiai. Diharapkan materi-materi yang diberikan dapat menjadi upaya pengembangan kompetensi pada ASN,” jelasnya.
Selanjutnya, terkait aturan tentang peralihan dari jabatan struktural ke fungsional, kata Aries, BPSDM Jatim akan menyiapkan diklat ataupun pelatihan serta sertifikasi untuk para pejabat fungsional. Hal ini dikarenakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, para pejabat fungsional wajib memiliki sertifikasi, dan sertifikasi itu hanya bisa didapat setelah mengikuti pelatihan atau diklat.
“Tentunya tidak mudah bagi BPSDM Jawa Timur untuk menyiapkan diklat atau sertifikasi jabatan struktural atau fungsional, oleh sebab itu, teman-teman kami di perguruan tinggi apakah itu PTN dan PTS akan siap membantu kami agar para ASN ini memenuhi persyaratan menjadi jabatan fungsional,” terangnya.(mkr)
Editor : Redaksi