KLIKJATIM.Com | Bojonegoro - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Kabupaten Bojonegoro hingga kini masih rendah. Padahal, tahun anggaran sudah berjalan separoh lebih.
[irp]
Baca juga: Gubernur Khofifah Sampaikan Nota Penjelasan Dua Raperda Strategis di DPRD Jatim
Berdasarkan catatan sampai triwulan tiga ini baru terserap sekitar 31,8 persen. Tak heran, hal tersebut pun membuat Bojonegoro berada di posisi paling bawah alias 'buncit' se Jawa Timur (Jatim).
"Saya sangat prihatin dengan adanya penyerapan yang baru 31,8 persen ini dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim, Bojonegoro terendah," ujar Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto kepada klikjatim.com, Jum'at (10/9/2021).
Dengan APBD Bojonegoro yang mencapai Rp 6 Triliun lebih atau tertinggi ke dua se Jatim, namun serapannya rendah tentu akan berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat. Maka dengan ini, pihaknya mendorong kepada Pemkab Bojonegoro agar melakukan proses percepatan pencairan kegiatan di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Harapannya, dengan sisa waktu tahun anggaran 2021 serapan APBD lebih dipercepat lagi. Sehingga optimis akan berdampak tinggi pula pada sosial ekonomi.
"Kalau dipercepat tentunya semakin mempermudah akses ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga mampu menaikkan daya beli masyarakat," harapnya
Sementara Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah dalam rapat KUA PPAS P-APBD 2021 mengungkapkan, pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). “Kami akan lakukan rekapitulasi anggaran masing-masing OPD,” jelasnya. (nul)
Editor : M Nur Afifullah