KLIKJATIM.Com | Gresik — Aplikasi Gresikpedia yang dilaunching usai dilantiknya Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati (Wabup) Aminatun Habibah punya tujuan bagus. Disebutkan dalam deskripsi aplikasi tersebut, bahwa Gresikpedia bertujuan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan transparan menuju Good and Clean Government. Hal itu bagian dari program kerja Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah bertajuk Nawakarsa, yakni Gresik Akas.
[irp]
Baca juga: Apresiasi Loyalitas, MPM Honda Jatim Siapkan 6 Unit Honda PCX160 Khusus untuk Konsumen Banyuwangi
Di dalam aplikasi Gresikpedia ini menyajikan informasi seputar layanan publik, instansi, berita harian seputar gresik, cuaca, harga bahan pangan dan sebagainya. Fungsinya lebih mengarah ke "city guide".
Pengamatan klikjatim.com, sajian informasi dan layanan dalam Gresikpedia mengingatkan kepada aplikasi Gapuro Santri yang pernah diperkenalkan oleh pemerintahan Bupati Sambari pada 2019 silam. Kemiripan Gresikpedia dan Gapuro Santri terlihat dalam tampilan antarmukanya dan menu-menu yang disajikan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Gresik, Budi Raharjo tak menampik bila Gresikpedia merupakan transformasi dari Gapuro Santri. Artinya Gresikpedia tak dibangun dari nol. Namun, Budi keberatan bila transformasi itu disebut hanya ganti nama.
Menurut Budi, aplikasi Gapuro Santri merupakan versi beta yang lazim digunakan untuk ujicoba pembangunan aplikasi baru.
Juga ada alasan khusus mengapa Gapuro Santri berubah nama menjadi Gresikpedia. "Berdasarkan survey pengenalan brand terhadap kata, maka lebih familiar gresikpedia sebagai brand dari pada gapuro santri, karena bisa keliru ke gapura digital produk google utk pelatihan startup digital," ungkap Budi kepada Klikjatim.com, Sabtu (21/8/2021).
Kemudian, lanjut Budi, masyarakat Gresik akan lebih familiar dengan nama daerahnya, apabila dipakai nama sebuah aplikasi yang merepresentasikan daerah tersebut. Selain itu, kata Pedia telah familiar sebagai rujukan.
"Dan Gresikpedia adalah ide Gus Yani Bupati Gresik pada program nine portal, open acces dan one data. Jadi tidak hanya ganti nama tapi memang esensial," jelas Budi.
Baca juga: Sinkronisasi Pusat: Khofifah Pastikan WFH ASN Pemprov Jatim Berlanjut, Jadwal Geser ke Hari Jumat
Budi juga mengungkapkan ada beberapa perbedaan antara Gapuro Santri dan Gresikpedia. Antara lain nama dan menunya yang tersaji. "Buktinya begitu pakai nama Gresikpedia yang download banyak, dibandingkan waktu trial pakai nama Gapurosantri," tandasnya.
Yang membanggakan, kata Budi, saat ini Gresikpedia masuk dalam peringkat 10 besar untuk kategori aplikasi lokal di Indonesia. "Itu versi web pemeringkat aplikasi AppBrain," lanjut Budi.
Lalu, apakah Gresikpedia saat ini sudah cukup representatif menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan transparan menuju Good and Clean Government sesuai yang tercantum dalam Nawakarsa Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah?
Dalam menyikapi kondisi ini, sejumlah pihak pun meragukan hal tersebut. Salah satu lembaga sipil yang konsentrasi dalam isu transparansi, penganggaran dan kebijakan publik, Avicenna telah menyoroti belum maksimalnya aplikasi Gresikpedia dalam menghadirkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya terkait penganggaran.
Baca juga: Perkuat Pendidikan Vokasi, MPM Honda Jatim Kini Miliki 17 TUK Astra Honda Berstandar Industri
Direktur Avicenna, Ali Syibro menyebut bahwa Gresikpedia memang diklaim Pemkab bisa menghadirkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurut dia, harusnya proses awal penganggaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) bisa terpantau di aplikasi tersebut.
"Lazimnya disebut E-budgeting, di beberapa daerah dan provinsi sudah diterapkan. Jadi masyarakat bisa memantau langsung penyusunan APBD terlepas regulasinya belum ada kan bisa dibuat," tuturnya.
Selain itu, lanjut Syibro, laporan keuangan pemerintah daerah tiap tahun harusnya terpampang di aplikasi Gresikpedia secara detail. Jadi bukan ringkasannya saja.
"Tidak seperti sekarang yang ditampilkan di Website Gresikkab.go.id hanya APBD secara garis besar. RKPD, KUA-PPAS, DIPA dan DPA-nya masing-masing OPD hanya ringkasan, tidak dibeberkan detail di website, jadi masyarakat tidak tahu apa yang mau dibeli oleh pemerintah memakai uang rakyat," paparnya. (nul)
Editor : Abdul Aziz Qomar