Soal Keterlambatan Vaksin Dosis Kedua di Jatim, DPRD Minta Pemprov Usaha Lebih Keras

klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) mendesak Gubernur Jatim beserta jajarannya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk berusaha lebih keras lagi, dalam memperjuangkan untuk mendapatkan prioritas jatah vaksinasi yang mengalami keterlambatan sampai sekarang.  Bahkan, Pemprov harus berani melakukan upaya lobi-lobi kepada pemerintah pusat agar pendistribusian untuk Jatim bisa lebih diprioritaskan.

[irp]

Baca juga: Honda DBL 2026 East Java – North Bergulir, MPM Honda Jatim Hadirkan Kompetisi dan Aktivitas Seru untuk Generasi Muda

Pasalnya, seperti diketahui bahwa saat ini Pemprov Jatim juga tengah kekurangan 4,2 juta vaksin untuk penyuntikkan dosis kedua yang sudah jatuh tempo. "Tentunya kami minta dengan sangat pemprov untuk segera melobi untuk menambah jatah prioritas (vaksin) untuk Jawa Timur, karena memang Jawa Timur lagi banyak (kasus) Covid-19," ujar Anggota Komisi E DPRD Jatim, Budiono, Jumat (6/8/2021).

Pihaknya juga tidak akan tinggal diam dan akan mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim untuk segera menyelesaikan persoalan ini. "Kami dari fraksi-fraksi nanti akan mendorong dinas kesehatan untuk segera melakukan langkah-langkah bagaimana, sehingga terpenuhinya masalah vaksin ini," tegasnya.

Baca juga: PLN UP2B Jawa Timur Gandeng Media Perkuat Pemahaman Publik tentang Pengelolaan Sistem Kelistrikan

Selain itu, pihaknya juga bakal mencarikan jalur bagaimana Provinsi Jatim bisa menjadi prioritas pendistribusian vaksin. Utamanya untuk dosis kedua saat ini.

"Intinya nanti temen-temen melalui fraksi juga akan mencari jalur, bagaimana untuk kebaikan Jawa Timur untuk penambahan vaksin," tandasnya.

Baca juga: Blitar BerStylo Bersama: Pererat Kebersamaan Pengguna New Honda Stylo 160

Sebagai informasi, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya kini kekurangan 4,2 juta vaksin untuk penyuntikkan dosis kedua yang sudah jatuh tempo.

Sehingga keterbatasan vaksin ini yang membuat vaksinasi di Jatim terhambat. Khofifah mengklaim pihaknya sudah menyampaikan kekurangan vaksin itu kepada pemerintah pusat dalam rapat koordinasi. (nul)

Editor : Redaksi

Lowongan & Karir
Berita Populer
Berita Terbaru