KLIKJATIM.Com I Pasuruan - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono mendesak OPD terkait untuk mengevaluasi perizinan milik Lereng Bromo Hotel (LBH). Komisi membidangi ekonomi dan keuangan menduga ada "konspirasi jahat" atas keluarnya izin bangunan berlantai ini.
[irp]
Baca juga: Sengkarut Kebakaran KM Mutiara Sentosa II: Polisi Temukan Data Manifes Tak Sinkron
"Keluarnya perizinan lereng bromo hotel patut dikoreksi ulang. Melihat lokasi bangunan gedung dibangun dilokasi rawan longsor serta amdal lalinnya," ujar politikus Partai NasDem kepada klikjatim.com, Selasa (20/7/2021).
Menurut Kaji Joko sapaanya, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, PU Bina Marga, Dishub, dan DLH Kabupaten Pasuruan meninjau ulang dari sisi lingkungan dan keselamatan nyawa agar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
"Bagaimana masyarakat setempat akan hidup tenang, jika dalam pembangunan gedung tidak memperhatikan dampak lingkungan sekitar," tandasnya.
Baca juga: Perluasan Areal Tebu Dimulai, SGN Perkuat Produksi Gula di Indonesia Timur
Rencananya, lanjut Joko, pihaknya akan memanggil OPD terkait. Intinya klarifikasi soal keluarnya perizinan Lereng Bromo Hotel.
Sementara itu, Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan, Edi Supriyanto, membenarkan semua perizinan milik Lereng Bromo Hotel sudah komplit. Ia menyatakan bahwa seluruh proses dan dokumen perizinan hotel sudah dipenuhi. Kajian tehnis dari sejumlah instansi terkait menjadi dasar untuk menerbitkan perizinan hotel."Iya benar Satpol PP sempat menyegel dan menghentikan bangunan gedung karena belum memiliki perizinan. Setelah dihentikan, mereka baru mengurus izin," pungkasnya.
Baca juga: Sah! P-APBD Sumenep 2026 Tembus Rp2,61 Triliun, Pemkab Pacu Pembangunan di Sisa Tahun
Sebelumnya, pada bulan Juli 2019 lalu, Satpol PP Kabupaten Pasuruan telah menyegel dan menghentikan pembangunan tersebut. Penyegelan dilakukan oleh penegak Perda dikarena sang owner belum memiliki perizinan. (bro)
Editor : Redaksi