KLIKJATIM.Com | Gresik — Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik dinilai tidak maksimal oleh DPRD. Utamanya dalam urusan tim Unit Reaksi Cepat Bina Marga (URC-BM). Meski demikian DPUTR berani melaksanakan kegiatan tanpa lelang karena mengikuti arahan Bupati Gresik.
[irp]
Baca juga: Alun-Alun Pacitan Bergemuruh, Konsumen Setia Honda Boyong Hadiah Motor dalam Pengundian UKH
Sorotan tajam dari kalangan dewan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi III DPRD Gresik, dengan DPUTR pada Senin (31/5/2021). Berbagai pertanyaan pun mencecar Dinas PUTR, terutama tentang program yang sedang dijalankan seperti proyek perbaikan jalan reaksi cepat (URC-BM).
Dengan banyaknya catatan, sehingga Sekretaris Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi pun mendesak kepada inspektorat setempat agar melakukan audit anggaran di dinas yang dipimpin oleh Gunawan Setijadi tersebut. Khususnya anggaran tim URC-BM yang selama ini dinilai tidak maksimal.
"Sebagai evaluasi kinerja, tentu wajar jika kami menanyakan laporannya. Namun, pihak yang bersangkutan tidak bisa menyampaikan data (laporan keuangan URC-BM) yang kami minta," tuturnya.
Lebih lanjut kata Hamdi, dengan adanya penolakan untuk memberikan data telah menjadi kecurigaan tersendiri bagi kalangan dewan. Sebab URC tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya) diprioritaskan untuk perbaikan jalan rusak dan berlubang dengan cepat.
"Namun, dari pantauan di lapangan justru melakukan peningkatan jalan. Ada apa?," tanya politisi PKB ini dengan heran.
Contohnya proses pengerjaan di sepanjang jalan Arif Rahman Hakim, Diduga pengerjaan yang dilakukan melebihi volume atau lebih dari satu kilometer.
"Apakah menjadi ranah URC? Apakah sudah sesuai prosedur? Dilihat dari pengerjaannya, hal tersebut seharusnya melalui proses lelang (tender) dengan anggaran melebihi Rp 200 juta," ungkap anggota dewan yang punya latar belakang sebagai kontraktor tersebut.
Padahal, menurut Hamdi, masih banyak titik rawan yang harus segera dilakukan perbaikan. Misalnya kawasan Metatu, Duduksampeyan, Kedamean dan titik lainnya.
Baca juga: Siswa TSM Honda Binaan MPM Sapu Bersih Podium LKS Jatim 2026: Wujud Nyata Sinergi Bagi Negeri
"Di jalan itu juga sering memakan korban kecelakaan akibat kondisi jalan rusak," ungkapnya.
Senada dengan Hamdi. Ketua Komisi III DPRD Gresik, Asroin Widyana pun khawatir terjadi multi pengerjaan di tahun anggaran berikutnya. "Yang seharusnya menjadi ranah pemenang lelang, justru dikerjakan oleh URC. Semangatnya bagus, namun tidak menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran," urainya.
Seharusnya, lanjut Asroin, tim URC tetap melakukan pemetaan dan perencanaan terkait upaya perbaikan yang akan dilakukan. Sementara DPUTR harus mempercepat proses administrasi terhadap pemenang lelang untuk melakukan perbaikan jalan.
"Sejauh ini belum ada pengerjaan sama sekali dari pemenang lelang. Malah terhambat proses administrasi," tandasnya.
Sementara itu Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Bina Marga DPUTR Gresik, Femi Husada saat dimintai data laporan kinerja URC-BM oleh dewan tidak dapat menunjukkan. Alasannya karena baru akan menyusun program report (laporan) dari kinerja tim URC selama beberapa bulan terakhir.
Baca juga: Kejutan Awal Tahun: Konsumen Trenggalek Raih Honda PCX160 dalam Pengundian Program UKH
"Laporan hasil kinerja tentu akan segera kami susun, kami pastikan tidak ada penyelewengan anggaran," kilahnya.
Femi menyampaikan, bahwa kinerja URC berbasis laporan melalui media sosial. "Khususnya segera menindaklanjuti jalan rusak yang menjadi viral di media sosial," tuturnya.
Perbaikan tersebut kata Femi, juga bergantung kondisi jalan di lapangan. Khususnya dengan memperhatikan kondisi saluran air, aspal dan hal teknis lainnya.
Dan hal tersebut sesuai arahan Bupati Fandi Akhmad Yani. Yaitu meminimalisir kerusakan jalan dengan gerak cepat melakukan perbaikan. "Jika memang perbaikan belum cukup, maka akan dilakukan peningkatan jalan," urainya. (nul)
Editor : Abdul Aziz Qomar