Tak Terima Hasil Pilkades, Warga di Guluk-guluk Sumenep Geruduk DPMD Setempat

KLIKJATIM.Com I Sumenep - Tak terima dengan proses Pilkades, puluhan warga Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep berunjuk rasa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) setempat.

[irp]

Baca juga: Buka Kantor Baru dan Siapkan Kejutan Kader Anyar, DPD PSI Jember Tegaskan Dukungan Penuh untuk Gus Fawait

Mereka memprotes proses pemilihan kepala desa (Pilkades) di desanya yang diduga penuh kecurangan. “Saat masa penjaringan bakal calon, sudah tercium bau busuk kecurangan yang dilakukan panitia,” tegas Korlap Aksi, Robi NR, Senin (31/05/2021).

Karena itu, para pengunjuk rasa meminta Pemkab untuk memediasi dan melakukan langkah-langkah agar tidak terjadi hal-hal yang dinilai akan mencederai nilai demokrasi dalam Pilkades.

“Kami ingin Pemkab dalam hal ini DPMD mengawal pelaksanaan Pilkades Payudan Dalemen. Kami menduga ada pemalsuan data salah satu bakal calon,” tandasnya.

Usai berorasi, sejumlah perwakilan para pengunjuk rasa diterima untuk audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Kepala Dinas PMD Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, Desa Payudan Daleman merupakan salah 1 dari 86 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades di Kabupaten Sumenep. Aksi unjuk rasa tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi dan pengaduan ke Pemkab.

Baca juga: Dari Ekonomi hingga Literasi, Patra Logistik dan Universitas Airlangga Kolaborasi Jalankan Program TJSL di Surabaya

“Kami memang membuka desk 24 jam untuk informasi dan pengaduan Pilkades. Ayo kita kawal bersama agar Pilkades berjalan sesuai aturan,” imbuhnya.

Sementara terkait pengaduan para pengunjuk rasa yang mempertanyakan berkas serta dokumen salah satu pendaftar, ia mempersilahkan untuk menyampaikan pada lembaga yang mengeluarkan SK.

“Kalau memang ada bukti yang cukup tentang indikasi pemalsuan dokumen, silahkan dilaporkan pada penegak hukum untuk diproses pidana,” kata Ramli.

Baca juga: Gubernur Khofifah Sampaikan Nota Penjelasan Dua Raperda Strategis di DPRD Jatim

Ia menambahkan, sebenarnya pihaknya melalui tim kabupaten telah berupaya memfasilitasi dengan memanggil panitia, terkait dokumen yang dipertanyakan para pengunjuk rasa.

“Tapi mungkin masih ada yang kurang paham dan kurang puas dengan persoalan ini. Tidak apa-apa, silahkan saja. Kami melalui tim kabupaten, akan mencoba memediasi dan memfasilitasi semaksimal mungkin,” pungkasnya. (*)

Editor : Redaksi