KLIKJATIM.Com | Surabaya--Warga di kampung Bulak Kali Tinjang, Kota Surabaya mengeluh lantaran program pavingisasi jalan kampung dari Pemkot Surabaya belum terealisasi hingga saat ini. Selain itu, saluran air (got) di kampung yang dicap termiskin di Kota Surabaya ini juga belum ada.
"Memang di RT 05/RW 06 itu kampung yang paling miskin di surabaya, ndak ada saluran air, ndak ada pavingisasi dan jalannya masih seperti sawah," kata Budiono, warga setempat, saat mengikuti program Serap Aspirasi Masyarakat atau Reses yang dilakukan anggota Komisi C DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am, di Kampung Bulak, Surabaya, Senin (18/11/19).
[irp]
Budiono menjelaskan, kampung yang sudah dihuni selama 20 tahun tersebut, selama ini masih tertinggal dalam hal kesejahteraan. Pasalnya setiap pengajuan bantuan yang di sampaikan ke Pemkot Surabaya tidak pernah terealisasi.
"Pengajuan itu sudah di tahun lalu, masih anggota dewan yang di sini itu Pak Riswanto itu sudah di ajukan, bahkan selang beberapa tahun atau beberapa bulan itu sudah ada survey," katanya.
Budi berharap lewat kegiatan serap aspirasi masyarakat ini, anggota dewan bisa mengusulkan aspirasi warga. Sehingga segera dapat perhatian dari pemkot Surabaya.
"Masalah pavingisasi dan saluran air itu, mungkin sudah di sampaikan dewan tadi mungkin tahun depan bisa terealisasi itu saja. Dan juga mungkin lampu PJU belum ada sama sekali," harapnya.
Baca juga: Pencarian Korban Tenggelam di Perairan Pulau Mandangin Sampang Masih Nihil
[irp]
Sementata itu, Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am saat di temui usai melakukan Reses mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan warga tersebut. Selanjutnya akan dikaji di meja Komisi C untuk dapat dilakukan proses pembahasan dengan pihak Pemkot Surabaya.
"Kalo soal pengerjaan, Kita akan koordinasi dengan pihak terkait, kemarin juga sudah kita usulkan untuk pavingisasi dan lain-lain. Terlebih lagi agar diadakan survey kembali, agar dapat diidentifikasi apa saja kebutuhan warga," tandasnya.
Ghoni berpesan kepada warga, jika memang belum ada upaya perbaikan dari Pemkot Surabaya beberapa bulan kedepan. Politisi PDIP itu meminta agar dilakukan pengaduan di kantor komisi C DPRD Kota Surabaya.
"Kalo perlu warga buat pengaduan, nanti kita hadapkan dengan berbagai pihak terkait kebutuhan mereka. Soal status tanah nanti pasti di carikan solusinya. Tapi yang terpenting bahwa akses jalan sebagai poros ekonomi warga ini agar segera di perbaiki untuk menunjang aktifitas mereka," pungkasnya. (nk/mkr)
Editor : Redaksi