Kabar Alokasi Dana Desa Dikepras, Beginilah Reaksi AKD Gresik

klikjatim.com
Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani (tengah) menemui Ketua AKD Gresik, Nurul Yatim (kanan) di Kantor DPRD Gresik. (Koinul M/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik - Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, merespon cepat kabar penurunan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang sekarang masih dalam pembahasan R-APBD tahun 2020. Dengan tegas para Kepala Desa (Kades) menyatakan sikap menolak dan berencana menggelar unjuk rasa (Unras).

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua AKD Gresik, Nurul Yatim. "Kami berencana menggelar unjuk rasa pada Rabu besok, sekaligus audiensi dengan DPRD Gresik," ujarnya, setelah menyerahkan surat pemberitahuan ke Kantor DPRD setempat, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Gandeng KFI, MPM Honda Jatim Wadahi Kreativitas Fotografer Lewat New Honda Vario Evo 160 Snap Evolution

Tuntutannya adalah menolak pemangkasan ADD tahun 2020, yang dikabarkan dari Rp 117 miliar menjadi Rp 113 miliar. "Ini (kabar) malah diturunkan, padahal kami justru ingin ada kenaikan," imbuhnya.

[irp]

Untuk kebutuhan operasional di tingkat desa dengan anggaran sekarang, diakui masih sangat kurang. Menurut dia, setidaknya per desa harus dialokasikan minimal Rp 350 juta setahun.

Jika demikian, maka pengelolaan anggaran bisa lebih maksimal. Termasuk untuk memenuhi Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta RT dan RW.

"Kalau sekarang (anggaran operasional) masih di bawah Rp 350 juta," lanjutnya.

Baca juga: INKA Ekspor Lagi 2 Unit Lokomotif ke Australia, Sinergi BUMN Tembus Pasar Global

[irp]

Diharapkan Nurul, besaran ADD ke depan ada peningkatan. Jika mengacu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11/2019, penentuan ADD yang diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah minimal 10 persen. Artinya, Pemda Gresik bisa menaikkan dari DAU di atas angka minimal 10 persen.

"Harapan kami dari DAU bisa dinaikkan dari 10 persen menjadi 15 persen dan kami yakin Gresik bisa. Karena di daerah lain ada yang 25 persen," tandasnya.

Baca juga: Kabupaten Sumenep Pimpin Daerah Berinflasi Terendah di Jawa Timur pada Juni 2026

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani saat dikonfirmasi menuturkan, pihaknya akan tetap mengakomodir semua aspirasi masyarakat termasuk AKD.

"Kami sangat terbuka untuk audiensi. Jadi, lebih jelasnya nanti menunggu hasil audiensi saja," pungkasnya. (nul/hen)

Editor : Redaksi

Lowongan & Karir
Berita Populer
Berita Terbaru