KLIKJATIM.Com | Gresik - Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, merespon cepat kabar penurunan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang sekarang masih dalam pembahasan R-APBD tahun 2020. Dengan tegas para Kepala Desa (Kades) menyatakan sikap menolak dan berencana menggelar unjuk rasa (Unras).
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua AKD Gresik, Nurul Yatim. "Kami berencana menggelar unjuk rasa pada Rabu besok, sekaligus audiensi dengan DPRD Gresik," ujarnya, setelah menyerahkan surat pemberitahuan ke Kantor DPRD setempat, Senin (18/11/2019).
Baca juga: Sinergi Bagi Negeri: MPM Honda Jatim Salurkan 18.440 Bibit Bunga Lewat Program One Sales One Seed
Tuntutannya adalah menolak pemangkasan ADD tahun 2020, yang dikabarkan dari Rp 117 miliar menjadi Rp 113 miliar. "Ini (kabar) malah diturunkan, padahal kami justru ingin ada kenaikan," imbuhnya.
[irp]
Untuk kebutuhan operasional di tingkat desa dengan anggaran sekarang, diakui masih sangat kurang. Menurut dia, setidaknya per desa harus dialokasikan minimal Rp 350 juta setahun.
Jika demikian, maka pengelolaan anggaran bisa lebih maksimal. Termasuk untuk memenuhi Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta RT dan RW.
"Kalau sekarang (anggaran operasional) masih di bawah Rp 350 juta," lanjutnya.
Baca juga: Kendalikan Inflasi Awal Tahun, Gubernur Khofifah Gelar Pasar Murah di Deket Lamongan
[irp]
Diharapkan Nurul, besaran ADD ke depan ada peningkatan. Jika mengacu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11/2019, penentuan ADD yang diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah minimal 10 persen. Artinya, Pemda Gresik bisa menaikkan dari DAU di atas angka minimal 10 persen.
"Harapan kami dari DAU bisa dinaikkan dari 10 persen menjadi 15 persen dan kami yakin Gresik bisa. Karena di daerah lain ada yang 25 persen," tandasnya.
Baca juga: Dana Desa Sumenep 2026 Menyusut Tajam, Desa Diminta Mengatur Ulang Skala Prioritas
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani saat dikonfirmasi menuturkan, pihaknya akan tetap mengakomodir semua aspirasi masyarakat termasuk AKD.
"Kami sangat terbuka untuk audiensi. Jadi, lebih jelasnya nanti menunggu hasil audiensi saja," pungkasnya. (nul/hen)
Editor : Redaksi