KLIKJATIM.Com I SURABAYA : Pertanggungjawaban pelaksanaan program Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) diragukan. Dinas Kesehatan Jatim yang menjalankan program tersebut tak mampu menyodorkan rincian data dan fakta pelaksanaan Poskestren.
“ Dinas Kesehatan Jatim hanya tampilkan data abstrak. Kami menduga ada yang disembunyikan,”ungkap anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (28/10/2019).
[irp]Menurut Mathur, data yang disampaikan dinas kesehatan berupa data makro. Seperti jumlah anggaran secara keseluruhan untuk program tersebut yang sebesar Rp 433 M.
Anggaran yang terserap selama tahun 2019 ini untuk 345 Poskestren. Sedangkan untuk pos anggaran untuk poskestren di Jatim di masing-masing daerah tiap pondok pesantren mendapatkan Rp 121 juta.
"Sasarannya ditahun 2020 Dinkes Jatim harus mendirikan 185 poskestren yang harus terbentuk antara lain di 37 kabupaten/kota dimasing-masing ada 5 poskestren,”ujar pria yang juga anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (KBN).
Mantan aktivis anti korupsi ini mengatakan dinkes tidak memberi penjelasan nama pondok pesantren, dan mana saja didirikan Poskestren. "Ini bisa dinilai tak transparan ,”tandas pria asal Madura ini. (tryk/rtn)
Editor : Wahyudi