Evaluasi PPKM, Dokter Tirta Sebut Presiden Mengakui Tak Efektif

klikjatim.com
Kunjungan dr Tirta di Kabupaten Sidoarjo pada Jumat (5/2/2021) kemarin. (ist)

KLIKJATIM.Com | Sidoarjo - Kabupaten Sidoarjo termasuk salah satu di antara beberapa daerah di Jawa Timur, yang menjadi agenda kunjungan dari seorang influencer, dr Tirta Mandira Hudhi. Tujuan kedatangan dokter lulusan UGM ke Kota Delta pada Jumat (5/2/2021) kemarin tersebut, untuk menyerap aspirasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab tak dipungkiri bahwa kebijakan yang diharapkan bisa menekan angka penyebaran kasus Covid-19 ini belum efektif.

[irp]

Baca juga: Gubernur Khofifah Kagumi Pesona Bunga Desember, Flora Langka Kebanggaan Bondowoso Mekar Lebih Semarak

"Ada evaluasi PPKM, program vaksinasi dan penanganan Covid-19," ujar dr Tirta kepada awak media.

Pasalnya masalah covid tidak hanya fokus di wilayah Jakarta saja, tapi juga di daerah lain. Terlebih di Sidoarjo yang merupakan kota industri dan UKM. Sehingga gara-gara pandemi telah mengakibatkan sektor ekonomi pun ikut terpengaruh.

Perlu diketahui selama satu tahun ini, sebaran covid sudah ada yang mencapai klaster perusahaan dan perkantoran. Tentunya hal itu sangat tidak diinginkan di masa yang akan datang, karena berdampak pada ekonomi masyarakat. "Protokol kesehatan (prokes) di kawasan industri harus diperketat," tandasnya.

Selain pengetatan prokes, diakui bahwa pelaksanaan PPKM saat ini terbilang tidak efektif. "Bapak presiden bilang sendiri tidak efektif," katanya.

Lantas apa solusinya? Lanjut dr Tirta, PPKM harus mulai dilakukan secara mikro. Disiplin kepatuhan prokes wajib terpantau di setiap kecamatan. Bahkan desa/kelurahan hingga RT dan RW juga diberlakukan. Yaitu mulai dari pakai masker, jaga jarak maupun cuci tangan.

Baca juga: Jadi Keynote Speaker Seminar 2nd ICEBEMA 2025, Wagub Emil Paparkan Keunggulan dan Kemajuan Ekonomi Jawa Timur

Terkait penanganan covid di Indonesia ini, dia berharap kepala negara dapat membuat kebijakan yang tepat. Saran dr Tirta, alangkah baiknya kebijakan tersebut dikembalikan kepada masing-masing kepala daerah dalam membuat formulasi kebijakan untuk memutus mata rantai Covid-19.

"Saya beri contoh, Jateng (Jawa Tengah) punya inovasi gerakan di rumah saja. Bogor berlakukan sistem ganjil genap. Ada juga usulan dari anggota DPR untuk menerapkan lockdown di waktu weekend," urainya. 

Sementara itu Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono mengaku bahwa penanganan covid di Kota Delta sudah berjalan maksimal. Mulai dari penindakan disiplin di tingkat perorangan, usaha hingga industri. Hanya tindakan disiplin yang belum dilakukan adalah skala komunitas.

"Di kampung-kampung juga perlu ditegakkan disiplin," terangnya.

Baca juga: Raih Penghargaan Penyuluhan Kehutanan Terbaik I Nasional, Khofifah Apresiasi Komitmen Penyuluhan Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Misalnya di tingkat RT dan RW juga tak dipungkiri banyak masyarakat lalu lalang, yang seenaknya tanpa memperhatikan protokol kesehatan seperti kesadaran memakai masker. Nah, hal tersebut harus ditekankan agar kesadaran masyarakat terhadap disiplin pakai masker semakin tinggi. "Kalau perlu ada sanksi PPKM skala mikro," katanya.

Namun PPKM skala mikro ini tak bisa langsung, karena harus ada sosialisasi terlebih dahulu. Tujuannya agar masyarakat tahu akan adanya peraturan baru.

"Sampai saat ini hasil dari operasi yustisi disiplin protokol kesehatan sudah mencapai Rp 2 miliar. Semuanya masuk KASDA," ucapnya. (nul)

Editor : Catur Rini

Lowongan & Karir
Berita Populer
Berita Terbaru