KLIKJATIM.Com | Pasuruan - Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, mendesak penyidik Polres Pasuruan serius mengusut dugaan penyelewengan CSR Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Komisi yang membidangi Pemerintahan dan Hukum ini menilai, Pemerintah Desa (Pemdes) Pandean berpotensi melanggar Permendagri Nomor 20 tahun 2018 ayat 4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. [irp]
Baca juga: Nelayan Pasuruan Yang Hilang Saat Melaut Ditemukan Mengapung Tak Bernyawa di Perairan Panunggul
"Hasil rekomendasi sudah kita serahkan ke pihak Polres Pasuruan hari ini," ungkap Kasiman Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan via telpon selulernya.
Menurut Kasiman, lembaganya punya hak pengawasan dalam penggunaan anggaran baik itu ditingkat Desa maupun, mitra kerja komisinya. Ia merasa heran sambil geleng kepala, melihat kasus Pandean yang tak kunjung kelar. Anehnya lagi, hasil audit Inspektorat, Kabupaten Pasuruan juga belum keluar.
Baca juga: Sadis, Begal Pasuruan Hadang Bacok dan Rampas Motor Korban di Siang Bolong
Politisi Gerindra ini berharap, dengan adanya rekomendasi tersebut bisa mengungkap dugaan penyelewengan CSR Pandean bisa terungkap.
Sementara itu, Kanit Tipikor Polres Pasuruan, Ipda Wachid S. Arief membenarkan rekom tersebut. "Iya benar rekomendasi sudah kita terima. Pihaknya juga akan melayangkan surat ke Inspektorat. Intinya, kita minta hasil audit terkait kasus itu," jelasnya.
Baca juga: Pengedar Sabu Dicokok Polres Pasuruan saat Sembunyikan BB di Gorden Rumah
Ia mengaku, kesulitan mengusut kasus tersebut, karena hasil audit belum keluar. Kasus tersebut terkuak, lantaran pengelolaan afalan yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan ternyata tidak memberikan kontribusi terhadap Pemdes setempat. Selama beberapa tahun pendapatan desa dari sektor PADes tercatat nol rupiah. Padahal, kerjasama pengelolaan afalan nyata-nyata terus berjalan. (hen)
Editor : Redaksi