KLIKJATIM.Com | Surabaya - Pemerintah Provinsi Jatim bersama DPRD Jatim akhirbya menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 32,8 triliun, dalam rapat paripurna, Senin (30/11/2020).
[irp]
Baca juga: Gila, Suami di Surabaya Tega Jual Istri Seharga Rp 500 Ribu
Lewat penandatanganan bersama Raperda APBD 2021 itu, Pemprov dan DPRD mengesahkan kekuatan anggaran Jatim untuk sektor pendapatan daerah sebesar Rp31,13 triliun dan belanja daerah sebesar Rp32,8 triliun.
Pemprov Jatim menutup defisit anggaran senilai Rp1,797 triliun untuk belanja daerah dari pembiayaan netto yang diambil dari sisi penerimaan sebesar Rp1,83 triliun dikurangi pengeluaran sebesar Rp36,1 miliar.
Baca juga: TTL Berbagi Kebahagiaan Ramadhan bersama 141 Anak Yatim
Porsi anggaran itu antara lain untuk pembiayaan pembangunan sekolah, untuk dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
“Kemudian (belanja program terbanyak berikutnya, red) kesehatan. Selanjutnya di sektor (pemulihan) ekonomi, infrastruktur, dan lain sebaginya. Itu dari belanja program. Totalnya sebesar Rp23,08 triliun,” kata Heru.
Firdaus Febrianto Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim memberikan catatan atas rendahnya harapan dan rata-rata lama sekolah sebagai penyumbang terbesar rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Jatim.
“Apalagi sekarang ini pandemi Covid-19, IPM yang ada sangat memprihatikan,” kata Firdaus saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Raperda APBD 2021 itu.
Di sektor kesehatan, Firdaus mengingatkan tentang wacana vaksinisasi Covid-19. Dia berharap anggaran senilai Rp4,5 triliun dalam APBD Jatim 2021 sudah memuat anggaran vaksinisasi itu.
Lain halnya dengan Rofik Juru bicara Fraksi PPP DPRD Jatim. Dalam pendapat akhir fraksinya yang dia sampaikan, APBD Jatim 2021 harus bisa mengeliminasi persoalan-persoalan yang muncul akibat pandemi Covid-19.
“Baik itu resesi ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar wilayah (di Jawa Timur). Serta, ketimpangan pendapatan akibat pandemi (Covid-19),” kata Rofik. (hen)
Editor : Redaksi