KLIKJATIM.Com | Probolinggo – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau langsung hari pertama masuk Sekolah Rakyat (SR) jenjang SMP dan SMA di Kota Probolinggo, Senin (14/7).
Berlokasi di Rusun Sederhana Kota Probolinggo, Gubernur Khofifah menyapa 100 siswa dari keluarga prasejahtera yang memulai lembaran baru dalam pendidikan inklusif berkeadilan dan berkualitas melalui Sekolah Rakyat ini.
Selain berinteraksi dengan siswa, guru, dan wali murid, Gubernur Khofifah juga meninjau fasilitas kelas, dapur, hingga ruang kesehatan yang disiapkan di lokasi Sekolah Rakyat.
Baca Juga : Gubernur Khofifah Hadiri Duka Tragedi KMP Tunu, Serahkan Santunan untuk Ahli Waris Korban di Banyuwangi
"Hari ini bukan sekadar awal masuk sekolah, tetapi awal dari harapan besar bangsa bagi generasi penerus. Sekolah Rakyat adalah manifestasi nyata kehadiran negara dalam menjangkau anak-anak bangsa yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal,” tegas Khofifah.
Gubernur menjelaskan bahwa secara keseluruhan, ada 12 lokasi Sekolah Rakyat yang memulai operasional hari pertama di Jawa Timur. Total 1.183 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA memulai pembelajaran di Sekolah Rakyat hari ini.
"Di hari pertama ini, para siswa di sekolah rakyat diajak untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, pengenalan lingkungan sekolah, hingga orientasi nilai-nilai dasar pendidikan dan kebangsaan,” tambahnya.
Terlihat di lokasi, para orang tua turut hadir dan diberi kesempatan untuk melihat langsung fasilitas sekolah serta berinteraksi dengan tenaga pengajar. Hal ini sangat penting mengingat konsep Sekolah Rakyat adalah boarding school, di mana para siswa wajib tinggal di asrama. Selain itu, di hari pertama ini, siswa dan keluarga juga didampingi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping sosial, serta Jatim Social Care.
Dukungan juga datang dari pusat, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial RI yang telah menyiapkan beragam perangkat pendukung kegiatan belajar-mengajar, termasuk Buku Pintar SR, buku siswa, panduan pelaksanaan MPLS, hingga modul pembelajaran khusus.
“Cara paling efektif memutus mata rantai kemiskinan adalah lewat sekolah, lewat pendidikan, lewat belajar. Jika kita berbicara soal pemutusan kemiskinan secara strategis jangka panjang, maka harus dimulai dari penguatan SDM setiap anggota keluarga. Dan Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah solutif,” ujar Gubernur.
Baca Juga : Gubernur Khofifah Serahkan Bantuan Perikanan Rp276 Juta dan Tanggapi Aspirasi Nelayan Muncar
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh untuk memenuhi kebutuhan para siswa. Setiap anak akan mendapatkan layanan lengkap, termasuk makan tiga kali sehari, perlengkapan mandi, dan kebutuhan pribadi lainnya secara gratis. Hal ini bertujuan agar siswa dapat belajar dengan nyaman tanpa terbebani persoalan logistik.
“Dengan dukungan fasilitas dan tenaga pengajar yang mumpuni, kami pastikan proses pembelajaran berjalan lancar. Segala kebutuhan siswa benar-benar akan dipenuhi secara optimal selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Khofifah juga menyampaikan bahwa Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak secara nasional dalam tahap awal pelaksanaan ini. Dari total 63 sekolah yang direncanakan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, 12 di antaranya berada di Jawa Timur.
Baca Juga : Jatim Terdepan dalam Lindungi Pekerja Migran, Gubernur Khofifah Raih Penghargaan Nasional
Dari 12 lokasi tersebut, tiga berada di lahan milik Pemprov Jatim, yaitu UPT PPSPA Batu (Dinsos Jatim) dengan 6 rombongan belajar (rombel) jenjang SMP, Balai Diklat BPSDM Jatim Kampus Kawi di Kota Malang dengan 3 rombel jenjang SMA, serta SMKN Maritim Lamongan dengan 3 rombel jenjang SMA. Sementara 9 lokasi lainnya tersebar di berbagai kabupaten/kota, termasuk Mojokerto, Kota Malang, Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya, Jombang, Kediri, Pacitan, dan Kota Probolinggo.
“Program Sekolah Rakyat Tahap 1A Tahun Ajaran 2025/2026 di Jatim dimulai dengan total 1.183 siswa dan 12 sekolah. Namun, tiga siswa mengirim surat sakit, sehingga hari ini dimulai dengan 1.180 siswa. Sebanyak 12 sekolah rakyat kita didukung oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan. Ini membuktikan bahwa Jatim siap menjadi pionir Sekolah Rakyat di Indonesia,” tegasnya.
Pemprov Jatim juga telah menyiapkan pelaksanaan Tahap 1B yang dijadwalkan akan dimulai akhir Juli 2025, mencakup 7 lokasi tambahan di Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan, dengan total sekitar 600 siswa baru.
Baca Juga : 105 Siswa ADEM Papua Tembus PTN di Jatim, Gubernur Khofifah: Saya Adalah Mamak Kalian di Sini
“Sepanjang Tahun Ajaran 2025/2026 ini, total akan ada 19 Sekolah Rakyat, bahkan bisa lebih, karena akan ada Tahap 1C yang dimulai pada bulan September,” ungkapnya.
Menurut Khofifah, langkah ini merupakan komitmen dalam mengawal visi besar Presiden RI Prabowo Subianto untuk memutus kemiskinan melalui pendidikan, sebagai implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo.
“Ini adalah bagian dari tekad kami untuk mengawal penuh program nasional Presiden RI Bapak Prabowo Subianto agar benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan. Bapak Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” pungkasnya. (yud)
Editor : Wahyudi
