KLIKJATIM.Com | Gresik – Aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD Gresik dalam kegiatan reses masa sidang III tahun 2025 kembali menyoroti masalah pelayanan dasar. Seluruh hasil reses dilaporkan ke masing-masing fraksi dan disampaikan dalam sidang paripurna internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, kemarin.
Anggota Fraksi PKB, Husnul Aqib, memaparkan sejumlah keluhan konstituennya. Di bidang pendidikan, masih banyak guru ngaji, TPQ, dan Madrasah Diniyah (MADIN) yang belum tersentuh program peningkatan kesejahteraan. Ia mendesak agar pemberian insentif dan beasiswa S1 diperbarui secara berkala.
Selain itu, kondisi sarana pendidikan dasar juga memprihatinkan. Beberapa sekolah negeri masih memiliki ruang kelas lapuk, seperti di UPT SDN 198 Glindah, Kecamatan Kedamean. Keluhan pungutan sekolah negeri pun masih marak, sehingga DPRD mendorong Pemkab menyusun rasio biaya penyelenggaraan pendidikan agar tidak membebani wali murid.
“Stigma sekolah favorit yang berbiaya mahal seharusnya tidak ada lagi. Sekolah negeri kualitasnya harus merata,” tegas anggota Komisi IV DPRD Gresik ini.
Masalah lain adalah belum jelasnya dukungan anggaran Pemkab terhadap pendidikan swasta, termasuk madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah, sebagaimana dikeluhkan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU di Kecamatan Sidayu dan Ujung Pangkah.
Baca juga: Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Gresik: Pancasila Jadi Perekat Persatuan Bangsa
Di bidang sosial, Aqib menyoroti program Bedah Rumah yang belum tepat sasaran. Banyak usulan warga, khususnya di wilayah terdampak bencana, belum terealisasi.
Bidang kesehatan juga menjadi sorotan. Warga Pulau Bawean mengeluhkan minimnya tenaga medis di Puskesmas maupun RSUD Umar Mas’ud. Hal serupa terjadi di RS Sehati, Desa Slempit, Kedamean, yang kerap melakukan rujukan karena keterbatasan dokter.
Tak berhenti di situ, keluhan lain mencakup infrastruktur jalan yang rusak, drainase buruk, minimnya penerangan jalan umum (PJU), serta normalisasi anak sungai Kali Lamong untuk mengurangi banjir.
