KLIKJATIM.Com | Blitar - Dugaan perselingkuhan dengan istri seorang anggota TNI AD berujung pada pemecatan seorang anggota Polres Blitar Kota. Aiptu DW dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Mapolres Blitar Kota, Selasa (17/11/2026).
Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, keputusan tersebut belum bersifat final. Aiptu DW masih menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut. Proses banding selanjutnya menjadi kewenangan Polda Jawa Timur.
Kasi Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar membenarkan adanya putusan PTDH terhadap anggotanya tersebut. Ia menyebut, hasil sidang kode etik telah dituangkan dalam surat keputusan dan dikirimkan ke Polda Jawa Timur.
"Terkait pelaksanaan sidang kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, dari tim telah memutuskan terhadap oknum berinisial Aiptu DW dengan hukuman PTDH. Surat keputusan tersebut sudah dikirim ke Polda Jatim," kata Samsul, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, setiap anggota yang dijatuhi sanksi dalam sidang kode etik memiliki hak untuk mengajukan banding. Karena itu, keputusan akhir atas keberatan tersebut akan ditentukan melalui mekanisme di tingkat Polda Jawa Timur.
"Terduga pelanggar mempunyai hak mengajukan banding. Untuk pengajuan banding, nanti keputusannya dari atas (Polda Jawa Timur). Terpenting, dari Polres Blitar Kota sudah komitmen sesuai keputusan pada komisi sidang kode etik," ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah suami perempuan yang diduga menjalin hubungan dengan Aiptu DW melaporkan dugaan perselingkuhan tersebut. Pelapor diketahui merupakan anggota TNI AD yang sebelumnya menjalankan tugas di Papua selama kurang lebih satu tahun.
AKP Samsul menjelaskan, laporan disampaikan melalui Propam Polres Blitar Kota dan Propam Polda Jawa Timur. Kedua institusi kemudian melakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti aduan tersebut hingga perkara dibawa ke sidang kode etik.
Dalam persidangan, Aiptu DW disebut telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang dilaporkan.
"Dalam sidang kode etik itu, terduga pelanggar mengakui perbuatannya," ungkap Samsul.
Dugaan hubungan terlarang tersebut diperkirakan berlangsung sejak suami perempuan itu bertugas di Papua. Persoalan mulai terungkap setelah sang suami kembali ke Blitar sekitar dua bulan sebelum laporan dilayangkan.
Menurut Samsul, pelapor mengetahui dugaan perselingkuhan tersebut setelah menemukan percakapan melalui aplikasi WhatsApp.
"Kasus itu diketahui suaminya melalui chat WA. Kemudian dilaporkan ke Propam Polres Blitar Kota. Pelaporannya sekitar satu bulan yang lalu," jelasnya.
Setelah pulang dari Papua, pelapor sempat tinggal bersama keluarganya selama hampir satu bulan sebelum mengetahui dugaan hubungan tersebut.
"Suami perempuan ini tugas di Papua kurang lebih sekitar satu tahun. Baru pulang sekitar dua bulanan ini. Setelah hampir satu bulan di rumah, terus mengetahui kejadian tersebut," lanjutnya.
Samsul menegaskan, perkara yang melibatkan Aiptu DW sejauh ini ditangani melalui mekanisme penegakan kode etik internal kepolisian. Pihaknya juga memastikan belum menerima laporan pidana terkait persoalan tersebut.
"Kasusnya ditangani internal lewat sidang kode etik. Tidak ada laporan pidananya," pungkasnya.
Dengan putusan KKEP tersebut, Aiptu DW telah dijatuhi sanksi PTDH. Namun, pelaksanaan keputusan akhir masih menunggu proses banding yang menjadi kewenangan Polda Jawa Timur.
Editor : Wahyudi