KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperketat pengawasan terhadap distribusi bantuan pendidikan guna menjamin ketepatan sasaran. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMA Negeri 3 Bojonegoro pada Selasa (28/4/2026) untuk memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) tersalurkan tanpa potongan sedikit pun.
Kunjungan ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, sebagai langkah preventif agar dana bantuan negara tersebut benar-benar sampai ke tangan siswa sesuai peruntukannya.
Dalam monitoring tersebut, Wabup Nurul Azizah memilih turun langsung ke ruang-ruang kelas untuk berdialog dengan siswa penerima manfaat. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi transparansi mekanisme pencairan yang dilakukan pihak sekolah.
"Hasil pantauan kami, mekanisme pencairan sudah berjalan sesuai prosedur. Pihak sekolah menginformasikan jadwal, lalu siswa didampingi wali murid mencairkan secara mandiri di bank penyalur. Kami pastikan dana tersebut utuh diterima siswa," tegas Nurul Azizah.
Berdasarkan pengakuan sejumlah siswa, dana PIP tersebut dimanfaatkan secara produktif untuk membeli perlengkapan sekolah seperti seragam dan tas, sementara sisanya disimpan sebagai tabungan pendidikan masa depan.
Sebagai informasi, jatah bantuan PIP untuk tingkat SMA adalah sebesar Rp1,8 juta per tahun (setara Rp150 ribu per bulan). Besaran ini dinilai cukup signifikan untuk menopang kebutuhan operasional personal siswa agar tidak terkendala dalam proses belajar mengajar.
“Harapan kami, bantuan ini benar-benar menunjang kelancaran pendidikan. Tidak boleh ada siswa yang putus sekolah hanya karena masalah biaya perlengkapan,” tambahnya.
Kepala SMA Negeri 3 Bojonegoro, Tri Herwidyatmono, menyambut baik kehadiran Pemkab Bojonegoro dalam fungsi pengawasan. Ia menegaskan bahwa pihak sekolah selalu mengarahkan orang tua siswa agar bijak dalam menggunakan dana bantuan tersebut.
“PIP adalah dukungan nyata bagi siswa kami, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pengawasan langsung dari Pemkab menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan ini tepat guna dan memotivasi siswa untuk lebih giat belajar,” ungkap Tri Herwidyatmono.
Dengan adanya sidak rutin seperti ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap ekosistem pendidikan di wilayahnya semakin transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik pungutan liar atau pemotongan bantuan.
Editor : Fatih
