KLIKJATIM.Com | Sampang – Nasib SDN Batuporo Timur 1 di Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, kini berada di ujung tanduk. Setelah viral karena ketiadaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang secara terbuka mengungkap rentetan kejanggalan di sekolah tersebut dan membuka opsi penutupan permanen.
Keputusan ini diambil setelah Plt Kepala Dinas Pendidikan Sampang, Nor Alam, memanggil seluruh tenaga pendidik dan kepala sekolah terkait pada Kamis (22/1/2026).
Nor Alam membeberkan fakta mengejutkan hasil klarifikasi lapangan. Ternyata, para siswa di sekolah tersebut tidak mengikuti KBM normal, melainkan hanya hadir satu hari dalam seminggu.
"Faktanya, siswa hanya masuk ke sekolah setiap hari Jumat. Selebihnya, mereka bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta di sekitar lokasi SD," ungkap Nor Alam dengan nada kecewa.
Ia menduga praktik ini merupakan imbas pola belajar masa pandemi yang dibiarkan berlarut-larut. Mirisnya, meski siswa belajar di MI, administrasi kependudukan (KK dan NIK) mereka tetap tercatat resmi di SDN Batuporo Timur 1, sehingga data Dapodik tetap terlihat valid secara sistem meskipun kelas kosong melompong.
Terkait viralnya alat Smart Panel bantuan pemerintah yang digunakan guru untuk memutar musik dangdut, Nor Alam memberikan teguran keras. Pihaknya tidak menoleransi alasan "waktu senggang" bagi 7 orang guru yang hadir di sekolah tanpa murid tersebut.
"Alat itu untuk menunjang belajar, bukan hiburan pribadi. Soal anggaran listrik dari dana BOS untuk keperluan itu, mereka yang lebih tahu digunakan untuk apa saat murid tidak ada," tegasnya.
Disdik Sampang menegaskan tidak akan berkompromi dengan manipulasi data pendidikan. Koordinasi lintas instansi dengan Kemenag segera dilakukan untuk menyisir dugaan data ganda (double data).
"Jika terbukti ada data ganda dan orang tua lebih memilih MI, keputusannya jelas: kami siap menutup SDN Batuporo Timur 1 secara permanen. Seluruh guru akan kami sebar ke sekolah lain yang kekurangan pengajar," janji Nor Alam.
Sikap tegas juga datang dari legislatif. Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, mendukung penuh langkah pembubaran jika sekolah terbukti tidak produktif. Ia menilai anggaran negara, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), harus dialihkan ke sekolah yang benar-benar menjalankan fungsi edukasi.
"Kalau tidak ada aktivitas KBM, bubarkan saja. Distribusikan MBG ke sekolah lain agar negara tidak membayar orang yang hanya duduk-duduk tanpa guna," tandas Mahfud.
Editor : Fatih
