KLIKJATIM.Com | Surabaya - KPU Jatim mengajukan rencana anggaran kebutuhan pilkada kepada Pemprov Jatim kurang lebih Rp 1,9 triliun. Angka tersebut terbilang meningkat tinggi.
[irp]
"Memang lebih dari 2 kali kenaikannya. Kenaikan ini disebabkan ada tambahan terkait anggaran untuk pencegahan Covid-19. Hampir separuh anggaran yang diajukan masuk dalam pencegahan Covid-19," ungkap Ketua KPU Jatim Choirul Anam, Kamis (9/12/2021).
Namun, kata Anam, anggaran triliunan itu belum dilakukan harmonisasi dengan kabupaten/kota. Artinya, pihaknya masih belum melakukan rapat secara langsung terkait sharing anggaran.
"Karena Pemilihan Gubernur (Pilgub) mendatang ini dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wali Kota. Sehingga akan ada item-item anggaran yang akan kita biaya masing-masing," jelasnya.
Anam memaparkan, jika berkaca dari sharing anggaran tahun 2018, kemungkinan besar nanti anggaran tidak ada sebanyak itu. Artinya, Rp 1,9 triliun itu asumsinya jika seluruh kebutuhan Pilgub dibiayai oleh provinsi.
"Kenyataannya nanti proses Pilgub ini bareng dengan Pilkada kabupaten/kota, kemudian akan dipastikan anggaran ini berkurang cukup banyak," paparnya.
Dicontohkan, misalkan pada tingkat TPS, honor KPPS sangat tinggi. Yakni 1 orang mendapatkan Rp 600 ribu yang masing-masing ada 7 orang ditambah Linmas 2 orang.
"Dalam prakteknya nanti akan ada keputusan gubernur terkait sharing anggaran untuk petugas KPPS ini mungkin akan dibiayai oleh kabupaten kota. Sehingga anggaran (provinsi) ini tidak kita anggarkan, jadi sifatnya masih pengajuan," bebernya.
Menurut Anam, tahun 2023 akan ada SK Gubernur terkait sharing anggaran yang dipastikan anggaran ini akan turun drastis. Dari simulasi yang dilakukannya anggaran Rp 1,9 triliun ini kemungkinan bisa menjadi kurang menjadi Rp 1,3 atau Rp 1,4 triliun. "Jadi memang anggaran Pilgub ini lebih banyak 50 persen untuk honorarium dan sisanya pengadaan," katanya.
Anam mengaku selain melakukan komunikasi dengan Pemprov Jatim juga dengan Komisi A DPRD Jatim terkait pelaksanaan Pilgub pada masa pandemi. "Skenarionya memang masih pandemi. Namun kalau 2024 sudah dinyatakan tidak pandemi maka anggarannya bisa diturunkan lagi," tuturnya.
Sementara Plh Sekdaprov Heru Tjahjono mengatakan, Pemprov Jatim sudah menganggarkan secara bertahap anggaran Rp 1,9 triliun yang diajukan KPU. Namun ia menyarankan KPU harus melakukan hearing dengan DPRD Jatim. "Anggaran tersebut digunakan untuk apa saja harus dijelaskan kepada DPRD," jelasnya. (bro)
Editor : Redaksi
