KLIKJATIM.Com | Nganjuk - Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Nganjuk menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Nganjuk, Jumat (2/07/2021). Rakor tersebut sebagai upaya mengurai permasalahan pupuk bersubsidi, yang selama ini kerap menjadi polemik bagi para petani.
[irp]
Rakor dipimpin oleh Kepala Dispertan Kabupaten Nganjuk, Judi Ernanto. Turut hadir Kabid Bina Usaha dan Penyuluhan Dispertan Kabupaten Nganjuk, Sri Winarsih, Kemudian, Kabag Sumber Daya Alam Pemkab Nganjuk, Pudjiastuti. Serta perwakilan instansi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nganjuk yang tergabung sebagai anggota KP3.
Judi mengatakan, permasalahan pupuk bersubsidi di tengah masyarakat sangat kompleks.
Maka, diperlukan rekap data pupuk bersubsidi tersebut, berdasar hasil monitoring tim KP3 di lapangan. Hasil rekap tersebut akan dibandingkan dengan hasil kurva, sehingga dihasilkan data valid. Nantinya data tersebut mengarah ke produk penebusan pupuk untuk para petani dengan menggunakan kartu tani.
“Jadi memang ke depan terkait pupuk bersubsidi itu menggunakan Kartu Tani. Memang arahnya kesana. Sehingga dari data tersebut kita bisa menampakkan perkembangan realisasi Kartu Tani di lapangan,” terang Judi pada rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Nganjuk itu.
Lebih lanjut Judi meminta kepada tim KP3 untuk bersinergi dalam mengedukasi para petani dalam pemanfaatan pupuk organik.
Dengan cara memanfaatkan limbah pertanian yang ada di sekitar. “Dengan tujuan untuk meningkatkan atau mengembalikan kualitas tanah agar menjadi lebih baik sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia tersebut,” lanjutnya.
Sementara itu, Sri Winarsih, selaku Kabid Bina Usaha dan Penyuluhan Dispertan Kabupaten Nganjuk menjelaskan, untuk tugas tim KP3 titik beratnya adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan, penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing melalui pemantauan secara langsung. Kemudian penyaluran pupuk dari berbagai lini.
Terkait dengan sinergitas di dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, yang sering terjadi adalah kelangkaan yang disebabkan keterbatasan atau ketersediaan stok sesuai alokasi. Meskipun pada penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) diusulkan.
“Walaupun sudah diusulkan sesuai kebutuhan namun alokasi yang turun tidak sampai mencapai kebutuhan 100 persen sesuai usulan RDKK. Maka kami meminta para petani ikut memaklumi,” tambah Sri sambil menyebut petani bisa memanfaatkan pupuk organik. (bro)
Editor : Redaksi
