Kemenkeu : Sasaran PPN Sembako Untuk Beras Premium dan Daging Sekelas Wagyu

KLIKJATIM.Com | Jakarta - Polemik pengenaan PPN terhadap barang pokok terus bergulir. Kondisi ini sempat merepotkan Kementerian Keuangan karena menjadi sasaran hujatan sejumlah anggota masyarakat dan kalangan DPR.

[irp]

Rabu, 20 Des 2023 19:28 WIB

PJ Bupati Bojonegoro Launching Gerakan Suka Menanam Untuk Melestarikan Lingkungan

“Pajak sembako itu belum akan dikenakan dalam waktu dekat. RUU itu diajukan sebagai antisipasi kalau pandemi sudah terlewati,” tulis Dahlan Iskan di rubriknya dengan judul Pajak Sembako, Sabtu (12/6/2021).

Dahlan mengutip pernyataan Yustinus Prastowo staf khusus Menkeu bidang komunikasi strategis dalam Zoominar menyatakan sebutan ”pajak sembako” tidak tepat. Yang akan dipajaki itu sembako premium. Kalau pun beras, beras yang akan dikenai PPN adakah beras dengan harga Rp 50.000/kg. Kalau pun daging yang kena PPN itu sejenis daging kelas wagyu ke atas. Yang kalau jadi steak satu porsi berharga Rp 1,5 juta.

“Semua itu baru rencana. Masih akan dibahas di DPR. Dan yang jelas, itu belum akan berlaku selama masih ada pandemi,” tulis Dahlan.

Rabu, 20 Des 2023 16:22 WIB

Berkendara Nyaman dan Aman, 65 Armada Honda Care Siap Melayani.

Dahlan menyalin pernyataan Yustinus, selama Covid-19, pemerintah telah banyak memberikan keringanan pajak. Dia menyebutkan, sekarang ini lagi memikirkan bagaimana pajak setelah tidak ada pandemi

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan menjelaskan kebijakan Rencana pemerintah yang akan mengenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako lewat RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) secara lengkap jika beleid tadi sudah dibahas bersama DPR di rapat paripurna.

“Mengenai masalah PPN, mungkin Komisi XI juga memahami kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan, dibacakan di paripurna. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena ini dokumen publik yang kami sampaikan pada DPR melalui surat presiden,” katanya dalam raker bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (10/6/2021).

Sri Mulyani menambahkan, belum tentu semua yang diusulkan pemerintah terkait PPN disetujui dan dijalankan dalam waktu dekat. Nantinya semua akan dibicarakan terlebih dahulu oleh DPR RI.

Rabu, 20 Des 2023 15:11 WIB

BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro Sosialisasi KKBC Ke Pasar Banjarejo

“Oleh karena itu situasinya menjadi agak kikuk karena kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan ke DPR. Jadi kami dalam posisi tidak bisa menjelaskan keseluruhan aristektur perpajakan kita yang keluar sepotong-sepotong yang kemudian di-blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini,” ungkapnya.

Menkeu menekankan saat ini pemerintah tengah fokus pada pemulihan ekonomi. Sehingga, APBN bisa menjadi sehat dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung.

“Padahal hari ini fokus kita pemulihan ekonomi. Jadi semua instrumen APBN kita memang tujuannya utk konstruksi pemulihan ekonomi, makanya kita lihat semuanya, sektor siapa yang terpukul siapa yang malah untung di tengah pandemi,” ucapnya. (ris)

Editor : Much Taufiqurachman Wahyudi