KLIKJATIM.Com | Bangkalan – Perwakilan mahasiwa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STKIP PGRI Bangkalan, menggelar demonstrasi ke kantor DPRD setempat, Senin (5/10/2020). Mereka menuntut tiga hal kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan yang dinilai tidak pro rakyat.
[irp]
Antara lainnya terkait pengelolaan parkir, aturan radius pasar modern dan pasar tradisional, serta pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Untuk masalah parkir misalnya. Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Irfan Sarifulloh menjelaskan, dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya pada bagian ke lima paragraf ke tiga terkait penyelenggara parkir Pasal 111 sebenarnya sudah disebutkan dengan konkrit. Namun praktiknya di Bangkalan masih banyak parkir yang semrawut sehingga menyebabkan kemacetan. Bahkan terkadang di pasar modern tertulis bebas parkir, tapi masih saja dimintai biaya parkir oleh oknum juru parkir (jukir).
"Semua parkir harus terhubung ke Dishub (Dinas Perhubungan) sehingga tidak ada parkir liar," tandas Irfan saat demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Bangkalan.
Kemudian masalah pasar modern. Mahasiswa IKIP Bangkalan ini menuturkan, sejatinya izin pasar modern sudah jelas diatur dalam Perda/5/2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Modern. Yaitu keberadaan pasar modern seharusnya memperhatikan radius dengan pasar tradisional. Hal tersebut tertuang dalam pada BAB IV tentang Perlindungan Pasar Rakyat, dan Pasal 7 yang menjelaskan tentang penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a dengan mengacu pada RTRW dan RDTR daerah.
"Realitanya tidak sesuai kebijakan yang sudah dibuat oleh para pemangku kebijakan, banyak pasar modern yang berdiri di depan pasar tradisional. Seperti di Pasar Bangkalan, Tanah Merah, Patemon, dan Blega yang jaraknya sangat dekat," ungkapnya.
Lalu, kebijakan ketiga yang menjadi sorotan mahasiswa masalah pembinaan UMKM. Pada BAB VI tentang Pola Kemitraan dan Pembinaan, Pasal 32 Poin 2 disebutkan, bahwa pola kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, penerimaan pasokan dari UMKM, koperasi mitra, dan pelatihan kewirausahaan.
"Produk UMKM (ekonomi kreatif/produk) harus bisa masuk pada pasar modern, serta perketat izin pasar modern sehingga tidak merugikan pasar tradisional atau toko di sekitar pasar modern," tegas lelaki kelahiran Bangkalan ini.
Karena itu, pihaknya mendesak kepada para wakil rakyat untuk segera memanggil dinas-dinas terkait dalam audiensi dan melibatkan perwakilan dari PMII STKIP PGRI Bangkalan. “Kami minta satu minggu dari sekarang dewan harus melaksanakan pemanggilan terhadap beberapa instansi di atas,” tukasnya.
Menanggapi tuntutan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Fatkhurrahman mengaku sangat mengapresiasi perjuangan para mahasiswa setempat. Bahkan, dia pun tidak memungkiri terkait beberapa kebijakan yang memang belum bisa ditegakkan di Bangkalan. Salah satunya adalah keberadaan toko modern yang semakin menjamur hingga ke pelosok desa dan membuat resah pedagang kecil.
"Kita akan melakukan pemanggilan terutama Dinas Perizinan dan pihak terkait atau pengelolanya. Kita anjurkan bahwa tidak boleh diperpanjang lagi. Masak pasar tradisional di sini di kepung oleh pasar modern seperti pasar tanah merah," jelasnya.
Begitu pula masalah parkir di Kabupaten Bangkalan juga diakui masih semrawut. "Sudah lama kita merencanakan untuk menertibkan parkir," imbuh politisi PDIP tersebut. (nul)
Editor : Suryadi Arfa