KLIKJATIM.Com | Gresik - Dalam masa tahapan pelaksanaan kampanye bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Gresik dimasa pandemi Covid-19, tentunya masing-masing pihak tentu harus mematuhi berbagai protokol kesehatan. Baik dalam mensosialisasikan diri, menyalurkan jejak program hingga batasan dalam mengadakan forum atau pertemuan. Hal itu secara detail diatur dalam PKPU 13/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Lanjutan di masa bencana non alam asal Wuhan Tiongkok itu.
[irp]
Baca juga: Penonton Karnaval Budaya Jember Panik, Pos Kamling Ambruk Disenggol Pick Up Muat Sound Horeg
Tentunya dengan pengetatan masa kampanye ini, pihak KPU bersama masing-masing tim pemenangan telah menyepakati batasan maksimal biaya kampanye. "Sesuai hasil rapat koordinasi bersama masing-masing tim pemenangan. Disepakati bahwa anggaran maksimal yang bisa digunakan yakni Rp 6,7 miliar" ungkap Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Gresik, Elvita Yulianti.
Menurutnya, sebagaimana regulasi, dana kampanye tersebut diartikan sebagai sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon (paslon), partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye.
"Nantinya, masing-masing pihak wajib menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), baik biaya dari pertemuan terbatas, pembuatan alat peraga atau bahan kampanye, jasa manajemen atau konsultan dan sejenisnya," jelas Veti.
Lebih lanjut Veti, Dalam LPPDK, berbentuk pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. "Selama 71 hari, mulai dari awal pada 26 September lalu hingga 5 Desember yang merupakan hari terkahir masa kampanye," terangnya. (bro)
Editor : Redaksi