KLIKJATIM.Com | Gresik - Selama beroperasi sejak 2005, PT Gresik Jasatama hingga kini belum memberikan kejelasan terkait lahan yang dipakai. Sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik tidak bisa memproses perizinan PT Gresik Jasa Tama (GJT). Izin baru diterbitkan, jika perusahaan jasa bongkar curah kering dan batubara ini bisa menunjukkan dokumen legalitas miliknya.
[irp]
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pemkab Gresik, Mulyanto melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan Yuson Lawupa Malvi menjelaskan, salah satu syarat perizinan yang diminta oleh Pemkab Gresik adalah legalitas alas hak atau lahan yang kini ditempati oleh GJT. Namun pihak GJT belum bisa menunjukkan sehingga proses perizinan tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
“Beberapa kali memang datang ke kantor untuk mengurus izin namun kami tetap meminta dokumen alas hak agar bisa diproses. Pemohon rupanya tidak bisa menunjukkan sehingga berkasnya tidak kami terima,” kata Yuson.
Baca juga: BPK Ingatkan Penyusunan APBD Gresik 2027 Jangan Sekadar Salin Anggaran Lama
Yuson mengaku, sepengetahuannya PT GJT terakhir kalinya mendatangi kantor DPM-PTSP pada Januari 2020 lalu. Saat itu DPM-PTSP telah memberikan surat teguran agar segera melengkapi izin. “Setelah tidak bisa kami terima pemohon tidak pernah terlihat lagi datang ke kantor. Kemungkinan besar sedang melengkapi dokumennya,” imbuhnya.
[irp]
Baca juga: Ditahan Polisi, ASN DPMD Gresik Sebut Dirinya dan Anak Jadi Korban
Sementara itu Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menyerahkan seluruh persoalan GJT kepada Satpol PP dan DPM-PSTP Gresik. Dia percaya jika anak buahnya mampu mengambil langkah tegas kepada pelanggaran yang dilakukan oleh rekanan Pelindo III itu.“Setiap hari saya selalu mengikuti perkembangan persoalan GJT dengan warga. Sudah saya tugaskan DPM-PTSP dan Satpol PP untuk berjalan tegak lurus, sesuai dengan Perda yang berlaku,” tegas Sambari. (hen)
Editor : Redaksi